Jawaban:

Sebelum diamandemen, Pasal 7 UUD 1945 menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama enam tahun dan dapat dipilih kembali tanpa batasan masa jabatan. Jika pasal ini tidak diamandemen, maka Presiden dan Wakil Presiden dapat terus memegang jabatan tanpa batas waktu, yang dapat menyebabkan terjadinya konsolidasi kekuasaan dan risiko oligarki.

Tanpa batasan masa jabatan, Presiden dan Wakil Presiden akan dapat mengumpulkan kekuasaan yang besar selama bertahun-tahun, dengan memanfaatkan sumber daya negara untuk memperkuat posisi mereka. Hal ini dapat mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan dan kurangnya akuntabilitas, serta meningkatkan risiko korupsi.

Selain itu, tanpa adanya batasan masa jabatan, Presiden dan Wakil Presiden mungkin cenderung untuk memprioritaskan kepentingan mereka sendiri, daripada kepentingan rakyat dan negara. Kebijakan publik yang tidak mendukung kepentingan rakyat dapat muncul sebagai akibat dari konsolidasi kekuasaan yang tidak terbatas ini.

Oleh karena itu, amandemen Pasal 7 UUD 1945 menjadi sangat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, memperkuat prinsip-prinsip demokrasi dan memastikan terjadinya pergantian kepemimpinan yang sehat dan stabil.