HARMONISASI DAN SINKRONISASI REGULASI AGRARIA (KAJIAN OVER REGULASI DI BIDANG AGRARIA) Potret hyper/ over/ obesitas regulasi banyak terjadi di berbagai bidang. Di Indonesia setidaknya terdapat 62 ribu lebih aturan. Beberapa saat lalu, Menteri Dalam Negeri membatalkan 3.143 peraturan daerah (Perda), termasuk di dalamnya peraturan menteri dalam negeri (Permendagri). Tujuan pembatalan perda ini tak lain adalah memperkuat daya saing bangsa di era kompetisi. Perda itu merupakan aturan yang dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dan memperpanjang jalur birokrasi, hambat investasi, dan kemudahan berusaha, dan karena Perda tersebut tidak sejalan dengan aturan di atasnya. Berlebihnya peraturan daerah itu sebagai contoh bentuk terjadinya hyper/ over/ obesitas peraturan. Hiper dan obesitas regulasi juga bisa disebabkan adanya tumpang tindihnya regulasi di Indonesia. Hal ini telah kerapkali muncul sebagai bahasan sekaligus keprihatinan karena ribuan peraturan itu akhirnya bermasalah, regulasi-regulasi itu menimbulkan tumpang tindih dan konflik kewenangan antar kementerian atau antar lembaga. Selain itu, persoalan ini juga menjadi salah satu sebab terhambatnya investasi dan kegiatan-kegiatan ekonomi di pusat dan daerah. Persolan hyper/ over/ obesitas serta tumpang tindihnya peraturan “merasuk” ke hampir di semua bidang, termasuk di dalamnya bidang agraria (termasuk pertanahan). Peraturan di bidang pertanahan dan keagrariaan terjadi saling berbenturan, saling overlap. Peraturan-peraturan tersebut disusun sendiri-sendiri (sektoral) yang selanjutnya menimbulkan disharmonisasi kebijakan sebagai implikasinya. Melihat kenyataan yang demikian, maka kajian tentang hukum seperti ibarat, “memperlajari keteraturan menemukan ketidakteraturan”.Jelaskan ragam metode pendekatan penelitian dan tentukan pendekatan penelitian yang paling relevan digunakan pada wacana diatas? ​