Penatausahaan barang milik negara/daerah digunakan dalam rangka penyusunan nerca pemerintah pusat / daerah setiap tahun. Jelaskan tujuannya!

Tujuan dari penatausahaan barang milik negara/daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah pusat/daerah setiap tahun adalah sebagai berikut:

1. Mencatat dan mengelola barang milik negara/daerah dengan baik: Penatausahaan barang milik negara/daerah memastikan bahwa semua aset yang dimiliki oleh pemerintah baik itu berupa tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, maupun barang inventaris lainnya tercatat secara akurat dan dikelola dengan baik. Hal ini penting untuk memastikan penggunaan yang efisien, pemeliharaan, dan perlindungan terhadap barang-barang tersebut.

2. Menyediakan data yang akurat untuk penyusunan neraca pemerintah: Penyusunan neraca pemerintah membutuhkan informasi yang lengkap dan akurat tentang aset dan kewajiban pemerintah. Dengan adanya penatausahaan barang milik negara/daerah yang baik, data mengenai nilai barang dan kewajiban terkait dapat dikumpulkan dan digunakan dalam menyusun neraca pemerintah yang mencerminkan kondisi keuangan secara tepat.

3. Memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan aset: Dengan melakukan penatausahaan barang milik negara/daerah, pemerintah dapat menunjukkan akuntabilitas dalam pengelolaan aset publik. Data yang terekam dengan baik memungkinkan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan penggunaan aset kepada publik, serta memberikan informasi yang transparan terkait dengan kekayaan negara/daerah.

4. Memudahkan pemantauan dan pengendalian penggunaan aset: Penatausahaan barang milik negara/daerah membantu dalam pemantauan dan pengendalian penggunaan aset publik. Dengan memantau dan mengelola aset dengan baik, pemerintah dapat mencegah penyalahgunaan, kerugian, atau kehilangan aset yang dapat merugikan keuangan negara/daerah.

Dengan demikian, tujuan dari penatausahaan barang milik negara/daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah adalah untuk memastikan pengelolaan yang efisien, akuntabel, dan transparan terhadap aset publik, serta memberikan informasi yang akurat dan terpercaya mengenai kekayaan negara/daerah.