Dinamika pelaksanaan UUD 1945 di periode Orde Lama berbeda dengan dinamika pelaksanaan UUD 1945 di periode Orde Baru dan Reformasi. Pada periode Orde Lama, UUD 1945 dianggap sebagai dokumen konstitusi yang bersifat sakral dan tidak boleh diubah. Oleh karena itu, pelaksanaan UUD 1945 di periode ini dipandang sebagai upaya untuk mempertahankan dan menegakkan asas-asas dasar negara, seperti Pancasila, nasionalisme, demokrasi, dan persatuan Indonesia.

Di sisi lain, dinamika pelaksanaan UUD 1945 di periode Orde Baru dan Reformasi lebih fleksibel dan berubah-ubah. Pada periode Orde Baru, UUD 1945 diubah melalui penambahan pasal-pasal yang bertujuan untuk memperkuat kekuasaan pemerintah dan mengontrol gerakan-gerakan politik yang dianggap mengancam stabilitas nasional. Namun, setelah terjadinya Reformasi pada tahun 1998, UUD 1945 kembali diubah melalui proses amendemen untuk mengembalikan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan kebebasan pers. Pelaksanaan UUD 1945 di periode Reformasi mengalami banyak perubahan, karena terjadi pergeseran dari sistem otoriter ke sistem demokrasi terpimpin. Pelaksanaan UUD 1945 di periode Reformasi lebih memperhatikan hak-hak warga negara dan memberikan ruang yang lebih luas bagi partai-partai politik untuk bergerak dan berkontribusi dalam pengambilan kebijakan. Oleh karena itu, dinamika pelaksanaan UUD 1945 di periode Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi memiliki perbedaan yang signifikan dalam hal kebijakan dan implementasi hukum.