Jawaban:

1. Praktik di lembaga tertinggi negara bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

2. Pidato presiden setiap tanggal 16 Agustus di depan Sidang Paripurna DPR (satu hari menjelang Peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia).

3. Presiden menyampaikan penjelasan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Anggara Pendapatan dan Belanja Negara.

4. Adanya menteri negara non departemen dalam praktik ketatanegaraan di bawah pemerintahan Orde Baru.

5. Pemilihan menteri oleh presiden.

lebih lengkapnya ada di penjelasan^^

Penjelasan:

Hukum dasar tidak tertulis disebut juga sebagai Konvensi. Konvensi merupakan aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara (dilakukan terus menerus dan berulang-ulang) dalam praktik penyelenggaraan negara tidak bertentangan dengan UUD 1945. Selain itu sebagai pelengkap atau pengisi kekosongan yang timbul dalam praktik penyelenggaraan negara. Meski konvensi sifatnya tidak tertulis, namun aturan tersebut dapat diterima oleh suatu negara dan itu dilakukan secara terus menerus. Konvensi lebih bersifat fleksibel sehingga mudah menyesuaikan dengan keadaan zaman. Terdapat beberapa praktik ketatanegaraan yang dapat dipandang sebagai konvensi. Di mana sifatnya melengkapi dan tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Berikut adalah contoh konvensi yang pernah timbul dan tetap terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara Indonesia:

1. Praktik di lembaga tertinggi negara bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

2. Pidato presiden setiap tanggal 16 Agustus di depan Sidang Paripurna DPR (satu hari menjelang Peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia).

3. Presiden menyampaikan penjelasan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Anggara Pendapatan dan Belanja Negara.

4. Adanya menteri negara non departemen dalam praktik ketatanegaraan di bawah pemerintahan Orde Baru.

5. Pemilihan menteri oleh presiden.

Semangat belajarnya!

jadikan jawaban terbaik dan berikan bintang 5 jika jawaban ini membantu^^