Jawaban:

1. Jelaskan pengertian sistem hukum nasional!

Jawaban:

Sistem hukum nasional adalah keseluruhan aturan-aturan yang berlaku dalam suatu negara (Indonesia) yang satu sama lain berbeda, tetapi saling berkaitan sehingga membentuk suatu mekanisme yang teratur. 

2. Jelaskan pengertian sistem peradilan nasional!

Jawaban:

Sistem peradilan nasional adalah keseluruhan perkara pengadilan dalam suatu negara yang satu sama lain berbeda, tetapi saling berkaitan atau berhubungan sehingga terbentuk suatu mekanisme dan dapat diterapkan secara konsisten. 

3.Sebutkan sumber hukum-sumber hukum formal!

Jawaban:

Sumber hukum formal meliputi:

- undang-undang atau statute, 

- kebiasaan atau custom, 

- keputusan hakim atau yurisprudensi, 

- traktat atau treaty, 

- doktrin atau pendapat ahli hukum.

4. Sebutkan tata hukum Indonesia secara hierarkis!

Jawaban:

Tata hukum Indonesia secara hierarkis sebagai berikut. 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

b. Undang-undang/Peraturan pemerintah pengganti undang-undang. 

c. Peraturan pemerintah. 

d. Peraturan presiden. 

e. Peraturan daerah. 

5. Sebutkan alat-alat kelengkapan lembaga peradilan!

Jawaban:

Alat kelengkapan lembaga peradilan meliputi kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. 

6. Sebutkan lembaga-lembaga dalam peradilan di Indonesia!

Jawaban:

Lembaga-lembaga dalam peradilan di Indonesia meliputi Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Selain itu, terdapat juga lembaga Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. 

7. Sebutkan tugas-tugas yang dijalankan oleh KPK!

Jawaban:

Tugas-tugas yang dijalankan oleh KPK antara lain: 

a. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; 

b. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; 

c. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; 

d. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan 

e. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. 

8. Melaui apakah peran serta warga negara Indonesia dalam upaya pemberantasan korupsi?

Jawaban:

Peran serta warga negara Indonesia dalam upaya pemberantasan korupsi melalui organisasi masyarakat seperti berikut:

a. Indonesian Corruption Watch (ICW). 

b. Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI). 

c. Lembaga Ombudsman.

Penjelasan:

thanks♡