Jawaban:

Pada zaman ini susah untuk memiliki komunikasi yang baik, bagaimana tidak, di

era ini masyarakat susah untuk menyampaikan aspirasi dan mendapatkan informasi yang

mereka inginkan, koran-koran dan media cetak lainnya dibredel, para jurnalis dan juga

praktisi PR tidak boleh sembarangan meliput dan menyampaikan berita, menjadikan

masyarakat pada masa itu sangat bergantung dengan pemerintah. Tetapi pada masa ini

ekonomi yang sebelumnya tidak stabil, sudah berangsur stabil. Dibalik itu korupsi

merajalela dimana-mana, kebijakan ekonomi pun sangat berpihak kepada bangsa luar. itu

semua tidak lain karena Presiden Soeharto dan para pasukannya memiliki sifat yang sangat

otoriter. Berikut penjelasan bagaimana gambaran keadaan humas di orde baru, ditinjau dari

sektor perusahaan, pemerintah, dan juga politik.

1. Humas Perusahaan

PR perusahaan ketika Orde Baru bermula dari sesuatu yang sederhana dan tak

disengaja. Pada mulanya PR mungkin diawali dengan orang yang bertugas sekedar

merespon surat maupun pertanyaan dari pelanggan atau anggota, kemudian membuat

salinan berkas kerja, merangkai iklan, menulis laporan atau orang yang bertugas

menyambut tamu, mengawal tur, dan mengatur rapat.

Selain dari segi yang baik, pembentukan PR di masa Orde Baru juga dapat berasal

dari hal-hal urgent. Misalnya seperti keadaan darurat, kecelakaan, permasalahan produk,

hingga PHK karyawan itu dapat menarik perhatian publik. sehingga tak-tik khusus yang

cepat dan tepat sangat diperlukan dalam mengatasi hal tersebut, agar citra organisasi

maupun perusahaan tidak terlanjur tercoreng.

Yang demikian akan sulit jika dilakukan oleh sembarang orang, praktisi besar PR

biasanya disewa sementara untuk mengurusi permasalahan tersebut hingga tuntas. Biasanya

orang-orang tersebut kemudian diangkat menjadi pegawai tetap perusahaan

2. Humas Pemerintah

Keberadaan humas dalam pemerintah rasanya sudah ada bersamaan dengan

kemerdekaan bangsa Indonesia, bahkan sebelum itu tugas-tugas humas sebenarnya telah

ada ketika serentetan kegiatan sebelum proklamasi dijalankan seperti publisitas,

propaganda, dan juga penerangan. Humas dalam pemerintah memiliki tugas yang besar

bukan hanya membangun citra baik dibenak masyarakatnya, tetapi juga di depan Negaranegara lain di dunia. Realita Humas di pemerintahan Indonesia belum menggambarkan sifat

“Tua” setara dengan umurnya.

Humas di pemerintahan sudah terlihat di beberapa badan kementrian, Polri, dan juga

Radio Republik Indonesia (RRI) di sekitar tahun 1950 an sesaat setelah Belanda mengakui

kedaulatan Indonesia. Dalam masa orde baru, Indonesia sedang dalam tahap pengoreksian

sistem kenegaraan dari pemerintah orde lama, menata ulang aspek kehidupan masyarakat

agar dapat menumbuhkan kesejahteraan sehingga tercapainya negara yang stabil. Makadari

itu humas pada orde ini dirasa masih belum optimal dikarenakan terfokusnya semua lapisan

Penjelasan:

Humas di Orde Baru

Sebelum menuju ke Orde Baru kita tidak bisa lepas dari peristiwa-peristiwa di orde

lama serta penyebabnya. Bahwa di masa itu merupakan masa-masa yang cukup kelam bagi

Indonesia ditengah gejolak kemerdekaan yang baru dirasakan. Hal tersebut di

latarbelakangi oleh aksi kudeta besar-besaran para komunis. membantai, membunuh dan

menyerang jendral-jendral, pegawai hukum pemerintah, dan orang-orang berkepentingan

pun dilakukan. Tingkat keamanan dan kesejahteraan rakyat mulai terenggut oleh aksi-aksi

tersebut. Rakyat melakukan demo dan protes besar-besaran agar pemerintah

menindaklanjuti perbuatan PKI. Namun pemerintah tak kunjung mengabulkan dan pada

akhirnya tanggal 10 Febuari 1966 masyarakat Indonesia mengeluarkan TRITURA (Tri

Tuntutan Rakyat). Yang berisikan: (1) Bubarkan Partai Komunis Indonesia beserta ormasormasnya. (2) Turunkan harga sembako. (3) Bubarkan kabinet 100 mentri.