a. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis negara Republik lndonesia, memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara.

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia merupakan putusan

Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai penemban kedaulatan rakyat yang ditetapkan dalam siding-sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat.

C. Undang-Undang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945, serta Ketetapan Majelis Permusyawaratn

Rakyat Republik Indonesia. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang dibuat oleh presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.

d. Peraturan pemerintah dibuat oleh pemerintah untuk melaksanakan perintah undang- undang. e. Keputusan presiden yang bersifat mengatur dibuat oleh presiden untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berupa pengaturan pelaksanaan administrasi negara dan administrasi pemerintahan.

f. Peraturan menteri dibuat oleh menteri untuk melaksanakan perintah undang-undang.

g. Instruksi menteri merupakan suatu saran demi kelangsungan kondisi yang lebih kondusif pada waktu yang tertentu dan tidak memiliki ikatan hukum yang kuat