Yang harus dilakukan pemerintah daerah atas kekalahannya adalah menerima dengan lapang dada, dengan melakukan serta menjalani proses hukum yang ada sesuai dengan keputusan peraturan yang telah ditetapkan dan ikut serta wajib tunduk akan perundang-undangan yang berlaku.

Pembahasan

PTUN ( Peraturan Tata Hukum Negara) memiliki wewenang dalam menerima peraduan gugatan, memeriksa, dan memutuskan sengketa apabila melakukan kesalahan dan dapat merugikan masyarakat yang dilakukan pejabat atau tata usaha dalam pemerintahan.

Apabila dalam suatu pemerintahan menemukan tindakan pemerintah daerah yang dinilai merugikan masyarakat maka masyarakat dapat menggugat pemerintah daerah melalui PTUN. Adapun langkah-langkah menggugat pemerintahan yang merugikan masyarakat dapat dilakukan hal sebagai berikut :

• Masyarakat mengajukan upaya administratif terlebih dahulu (tidak dibebani biaya) sebelum mengajukan gugatan ke PTUN kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat.
• Jika masyarakat tidak menerima penyelesaian keberatan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan, maka masyarakat dapat mengajukan banding ke atasan pejabat melalui upaya administratif  yang terdiri atas keberatan dan banding.
• Setelah itu masyarakat bisa mengajukan gugatan ke PTUN dalam hal penyelesaian banding oleh atasan pejabat tidak diterima masyarakat.

Kesimpulannya masyarakat bisa menggugat tindakan dari pemerintah daerah yang tidak melaksanakan peraturan daerah yang dibuatnya oleh pemerintah itu sendiri.

Pelajari lebih lanjut  

Pelajari lebih lanjut materi tentang Peradilan Tata Usaha Negarapadayomemimo.com/tugas/406482

#BelajarBersamBrainly#SPJ1