Keberadaan Komisi Pemberantasan KorupsiatauKPK di Indonesia bisa dianggap telah memenuhi kriteria legitimasi suatu wewenang atau kekuasaan dikarenakan telah memperoleh pengakuan dan penerimaan dari masyarakat kepada pihak eksekutif (pelaksana pemerintahan) yaitu KPK itu sendiri untuk membuat dan melaksanakan sebuah keputusan.

Dasar Hukum adanya KPK itu sendiri ialah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002, dan Undang - Undang Dasar 1945.

Pembahasan

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah merupakan lembaga yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh pihak atau kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Lembaga ini dibentuk dengan tujuan untuk memberantas tindak pidana korupsi secara tepat dan terarah. KPK sendiri juga melakukan tindakan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi melalui edukasi dan kampanye kepada masyarakat.  

Pelajari Lebih Lanjut

Pelajari lebih lanjut mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi pada link yomemimo.com/tugas/24632359?source=quick-results&auto-scroll=true&q=pengertian%20kpk

#BelajarBersamaBrainly #SPJ1