• 9 program percepatan dalam reformasi birokrasi kabinet kerja Jokowi-Jusuf Kalla adalah:

1. Menghadirkan negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan menguatkan jati diri sebagai negara maritim.
2. Menetapkan aturan pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.
3. Membangun wilayah Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi terhadap sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar" meningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019.
6. Meningkatkan tingkat produktif rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Merealisasikan  kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Merevolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.
9. Menguatkan kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.

• 3 program percepatan dalam reformasi birokrasi kabinet Jokowi-Jusuf Kalla

1. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Presiden Jokowi terus membenahi birokrasi dan pelayanan publik. Salah satu hal yang dilakukannya adalah membuat mal pelayanan publik di Jakarta dan Surabaya. Pelayanan yang dilakukan diantaranya pengurusan pajak, sertifikat lahan, sampai paspor. "Mau ngurus surat nikah, kalau perlu, tidak usah lagi ke Kantor Urusan Agama, langsung ke mal pelayanan publik," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur pada Rabu lalu, 4 Oktober 2017. Menurutnya, upaya ini dilakukan untuk membenahi birokrasi.
2. Perlindungan TKI di Luar Negeri. Soal perlindungan buruh migran ini mendapat sorotan dari para aktivis. Salah satunya adalah pemberlakuan syarat Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTLN) menjadi sorotan aktivis perlindungan buruh migran. "Perlindungan buruh migran jangan hanya berhenti di pidato dan lembaran aturan," kata Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo, Minggu 30 April 2107. Menurutnya pemberlakuan syarat KTLN bertentangan dengan komitmen perlindungan buruh migran. Selain itu, Wahyu mengatakan bukti ketidakseriusan itu ada pada usulan pemerintah yang mereduksi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. Peraturan itu sebelumnya berpedoman pada konvensi buruh migran, sementara pada RUU akan berorientasi pada bisnis penempatan.
3. Penyelesaian kasus Hak Asasi Masa Lalu pada pemerintahan Jokowi-JK hingga kini dianggap belum mampu menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu. Sejumlah kasus pelanggaran HAM berat masa lalu hingga kini dianggap belum jelas penuntasannya, misalnya kasus Trisaksi, Semanggi I, Semanggi II, Kasus Tanjung Priok, Talangsari, hingga kasus 1965. Untuk kasus 1965, pemerintah justru ingin mengambil jalur non-yudisial. Pilihan ini ditentang aktivis HAM karena dianggap tidak memberikan rasa keadilan pada korban maupun keluarga korban.

Pembahasan

Birokrasi adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai dari pemerintah karena telah berpegang pada hirarki dan jenjang jabatan. Arti birokrasi adalah suatu struktur organisasi yang memiliki tata prosedur, pembagian kerja, hirarki, dan hubungan yang bersifat impersonal.

Pelajari lebih lanjut

Materi tentang pemerintahan Jokowi-Yusuf Kalla yomemimo.com/tugas/7690214

#BelajarBersamaBrainly #SPJ1