Jawaban:

Menimbang

: a. bahwa dalam rangka penyertaan modal daerah kepada

Pihak Ketiga di bidang pembangunan, perdagangan,

perindustrian, jasa, pertanian dan pertambangan sebagai

upaya ekstensifikasi pendapatan daerah perlu membentuk

Badan Usaha Milik Daerah dengan mendirikan Perseroan

Terbatas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

huruf a dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1995 tentang Perseroan Terbatas juncto Peraturan Daerah

Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 8 Tahun

1993 tentang Penyertaan Modal Daerah Provinsi Daerah

Tingkat I Jawa Tengah Pada Pihak Ketiga / maka

dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang

Pendirian PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Provinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan

Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3587) ;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan

Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3817) ;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,