a. bahwa perhitungan Anggaran Negara sebagai tahap terakhir dari rangkaian siklus anggaran

negara merupakan pertanggungjawaban konstitusional atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara;

b. bahwa berhubung dengan itu Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1990/1991 perlu

ditetapkan dengan Undang-undang;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang

Dasar 1945;

2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun

1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1990 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Tahun Anggaran 1990/1991 (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 10, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3403);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1991 tentang Tambahan dan Perubahan Atas Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1990/1991 (Lembaran Negara Tahun

199168 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3449);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN

ANGGARAN 1990/1991.

Pasal 1

(1) Pendapatan Negara dalam Tahun Anggaran 1990/1991 adalah sebesar Rp.

50.574.505.230.207,- (lima puluh trilyun lima ratus tujuh puluh empat milyar lima ratus lima

juta dua ratus tiga puluh ribu dua ratus tujuh rupiah).

(2) Belanja Negata dalam Tahun Anggaran 1990/1991 adalah sebesar Rp. 47.371.860.259.730,-

(empat puluh tujuh trilyun tiga ratus tujuh puluh satu milyar delapan ratus enam puluh juta dua

ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah

(3) Sisa-anggaran-lebih Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1990/1991 adalah

sebesar Rp. 3.202.644.970.477,- (tiga trilyun dua ratus dua milyar enam ratus empat puluh

empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

(4) Perincian Pendapatan, belanja, dan sisa-anggaran- lebih sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1), ayat (2), dan ayat (3) adalah seperti tersebut pada Lampiran Undang-undang ini.