Kabinet Burhanuddin Harahap merupakan kabinet yang menjabat pada periode 1955-1956 di Indonesia. Selama masa pemerintahannya, terdapat beberapa kesepakatan dalam bidang ekonomi yang dicapai, di antaranya:

1. Perjanjian dengan Jepang: Pada 1955, Indonesia dan Jepang menandatangani perjanjian ekonomi yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan perdagangan antara kedua negara. Perjanjian ini memungkinkan Indonesia untuk mengekspor berbagai produk pertanian, seperti karet dan minyak kelapa sawit, ke Jepang. Sebaliknya, Indonesia dapat mengimpor barang-barang konsumsi dari Jepang, seperti mobil dan alat-alat elektronik.
2. Persetujuan dengan Amerika Serikat: Pada tahun yang sama, Indonesia juga menandatangani persetujuan dengan Amerika Serikat yang bertujuan untuk meningkatkan hubungan perdagangan antara kedua negara. Persetujuan ini memberikan bantuan ekonomi kepada Indonesia dan memungkinkan perusahaan Amerika untuk berinvestasi di Indonesia.
3. Program Impor Substitusi Ekspor (ISE): Kabinet Burhanuddin Harahap juga meluncurkan program Impor Substitusi Ekspor yang bertujuan untuk meningkatkan produksi dalam negeri dengan mengurangi ketergantungan pada impor dan meningkatkan ekspor. Program ini difokuskan pada pengembangan industri manufaktur, seperti industri tekstil dan pakaian, dan mempromosikan ekspor produk-produk pertanian dan perikanan.
4. Dekonsentrasi industri: Kabinet Burhanuddin Harahap juga mendorong dekonsentrasi industri, yaitu memindahkan pusat industri dari Jawa ke daerah-daerah lain di Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di seluruh negeri. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi antara pulau Jawa dan daerah-daerah lain di Indonesia.

Kesepakatan dalam bidang ekonomi ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan mengurangi ketergantungan pada impor. Namun, beberapa kebijakan ekonomi yang diambil oleh kabinet ini tidak berhasil mencapai tujuan tersebut dan memicu krisis ekonomi pada akhir 1950-an.