Jawaban:

Di Indonesia, hukum dapat digolongkan atau diklasifikasikan berdasarkan bentuknya menjadi hukum tertulis dan hukum tidak tertulis.

Hukum tertulis adalah hukum yang diatur dalam bentuk tulisan atau dokumen tertulis, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah. Hukum tertulis ini memiliki hirarki atau tingkatan yang ditetapkan dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

2. Undang-Undang

3. Peraturan Pemerintah

4. Peraturan Presiden

5. Peraturan Daerah

Hirarki tersebut menunjukkan bahwa UUD 1945 yang merupakan konstitusi negara memiliki kedudukan yang tertinggi dan menjadi landasan bagi pembentukan peraturan perundang-undangan lainnya. Undang-undang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan pemerintah dan peraturan presiden, sedangkan peraturan daerah memiliki kedudukan yang lebih rendah dibandingkan dengan peraturan pemerintah dan peraturan presiden.

Hukum tidak tertulis, di sisi lain, tidak diatur dalam bentuk tulisan atau dokumen tertulis, namun merupakan kebiasaan atau tradisi yang telah berlaku dalam masyarakat. Contoh dari hukum tidak tertulis adalah adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Meskipun tidak diatur dalam bentuk peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis ini masih diakui dan dihormati oleh masyarakat, dan dapat dijadikan sebagai sumber hukum di Indonesia.

Penjelasan: