Berikut adalah analisis lingkup wewenang OJK dalam wacana tersebut:

1. Penyusunan Peraturan:

OJK memiliki wewenang untuk menyusun peraturan terkait dengan kegiatan pasar modal dan pedagang efek. Peraturan tersebut mencakup persyaratan, tata cara, dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi dalam pasar modal.

2. Izin Usaha:

OJK memiliki wewenang untuk memberikan izin usaha kepada perusahaan sebagai perantara pedagang efek. Izin usaha ini diberikan setelah perusahaan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh OJK. Namun, jika perusahaan melanggar peraturan yang berlaku, OJK juga memiliki wewenang untuk mencabut izin usaha tersebut.

3. Pengawasan dan Pemeriksaan:

OJK memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap perusahaan-perusahaan yang beroperasi di pasar modal. Tujuan pengawasan ini adalah untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan yang berlaku dan menjalankan kegiatan usahanya dengan baik.

disini kita bisa mengambil bahwa :

Dalam kasus ini, OJK menggunakan wewenangnya untuk mencabut izin usaha perusahaan A karena melanggar peraturan yang ditetapkan. Perusahaan A melakukan pelanggaran seperti tidak menyertakan lampiran yang diperlukan dalam perjanjian repo, tidak memiliki direktur atau pegawai yang berwenang, dan tidak memiliki kuasa dari nasabah untuk melakukan transaksi serta tidak membuat laporan.

Dengan mencabut izin usaha, OJK bertindak untuk menjaga integritas dan stabilitas pasar modal serta melindungi kepentingan nasabah. Tindakan ini juga merupakan bagian dari peran OJK dalam menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga yang beroperasi di pasar modal.