Sumber hukum laut internasional secara internasional dan nasional dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi dan peraturan masing-masing negara. Di bawah ini adalah beberapa contoh umum sumber hukum laut internasional:

1. Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS): UNCLOS merupakan perjanjian internasional yang memberikan kerangka kerja hukum untuk pengelolaan dan pemanfaatan laut dan sumber daya alamnya. UNCLOS merupakan sumber utama hukum laut internasional dan mengatur berbagai aspek, termasuk batas laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, lalu lintas maritim, dan penyelesaian sengketa.

2. Kebiasaan Internasional: Kebiasaan internasional, yaitu praktik umum yang diterima oleh negara-negara dalam hubungannya dengan hukum laut, juga merupakan sumber penting hukum laut internasional. Contohnya, prinsip-prinsip seperti kebebasan navigasi, larangan pemotongan teritorial, dan kewajiban negara untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut.

3. Keputusan Organisasi Internasional: Keputusan yang diadopsi oleh organisasi internasional seperti Organisasi Maritim Internasional (IMO) dan Komisi Hukum Internasional (ILC) dapat menjadi sumber hukum laut internasional yang diakui.

Sementara itu, di tingkat nasional, sumber hukum laut internasional mungkin termasuk:

1. Konstitusi: Konstitusi suatu negara dapat mencakup ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan yurisdiksi dan pengaturan laut.

2. Undang-Undang Nasional: Negara-negara dapat mengadopsi undang-undang nasional yang mengatur aspek-aspek tertentu hukum laut internasional dan memperkuat kewajiban mereka di bawah perjanjian internasional.

3. Peraturan Pemerintah: Pemerintah juga dapat menerbitkan peraturan dan keputusan administratif yang mengatur masalah hukum laut internasional.

4. Putusan Pengadilan: Keputusan pengadilan nasional, termasuk pengadilan tingkat tinggi dan Mahkamah Internasional, dapat menjadi sumber hukum laut internasional dalam yurisdiksi nasional.