Jawaban:

Tanggapan kritik dari berita "Salahkah Ridwan Kamil membangun Masjid Al-Jabbar dengan dana APBD 1 Triliun" dapat dibagi menjadi dua perspektif yaitu perspektif hukum dan perspektif sosial.

Dari perspektif hukum, kritik yang muncul adalah bahwa penggunaan dana APBD untuk membangun masjid adalah tidak sah karena masjid bukanlah kepentingan publik yang dapat didanai oleh APBD. Penggunaan dana APBD haruslah didasarkan pada asas kepentingan umum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan dalam hal ini membangun masjid bukanlah kepentingan umum. Selain itu, penggunaan dana APBD untuk membangun masjid juga dapat dianggap sebagai tindakan melanggar prinsip pemisahan antara agama dan negara.

Dari perspektif sosial, kritik yang muncul adalah bahwa penggunaan dana APBD sebesar 1 triliun rupiah untuk membangun sebuah masjid sangatlah tidak proporsional, mengingat masih banyaknya masalah sosial dan ekonomi yang harus diatasi oleh pemerintah. Selain itu, kritik juga menyebutkan bahwa penggunaan dana sebesar itu untuk membangun sebuah masjid juga dapat memicu konflik sosial karena dapat menimbulkan perasaan tidak adil di kalangan masyarakat yang merasa bahwa kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi.

Namun, di sisi lain, pengembangan infrastruktur keagamaan seperti membangun masjid juga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan tempat ibadah. Selain itu, pembangunan masjid tersebut juga dapat dianggap sebagai upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan spiritual masyarakat.

Dalam evaluasi, pemerintah perlu mempertimbangkan kembali penggunaan dana APBD sebesar 1 triliun rupiah untuk membangun masjid. Pemerintah perlu memastikan bahwa penggunaan dana tersebut didasarkan pada asas kepentingan umum, dan bahwa keputusan tersebut telah melalui proses yang transparan dan akuntabel. Selain itu, pemerintah juga harus mempertimbangkan implikasi sosial dari penggunaan dana tersebut, dan memastikan bahwa keputusan tersebut tidak akan menimbulkan ketidakadilan di kalangan masyarakat.

Dalam penegasan, sebaiknya pemerintah memastikan bahwa keputusan penggunaan dana APBD untuk membangun masjid dilakukan secara hati-hati dan berdasarkan kajian yang matang. Pemerintah juga harus menjelaskan secara transparan mengenai manfaat yang akan didapatkan oleh masyarakat dari pembangunan masjid tersebut dan bagaimana penggunaan dana tersebut akan memenuhi kebutuhan umum. Terakhir, pemerintah juga perlu memberikan penegasan bahwa keputusan tersebut tidak akan melanggar prinsip pemisahan antara agama dan negara dan tidak akan menimbulkan konflik sosial di masyarakat.