Menurut Ismail Suny, salah satu cara untuk mengubah konstitusi adalah melalui proses amandemen. Amandemen adalah proses perubahan atau penambahan pasal-pasal dalam konstitusi yang dilakukan dengan cara yang teratur dan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

Proses amandemen konstitusi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut UU tersebut, amandemen dapat dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan dari setidaknya 2/3 dari jumlah anggota DPR. Amandemen juga dapat dilakukan melalui jalur musyawarah, yaitu dengan mengundang para pemuka agama, tokoh masyarakat, dan tokoh-tokoh lain yang dianggap memiliki keberpihakan terhadap rakyat.

Selain melalui proses amandemen, konstitusi juga dapat diubah dengan cara penggantian secara total, yaitu dengan mengganti seluruh pasal-pasal yang ada dalam konstitusi dengan pasal-pasal baru yang telah ditetapkan melalui proses pembuatan konstitusi baru. Namun, cara ini jarang dilakukan karena prosesnya yang cukup rumit dan membutuhkan waktu yang cukup lama