jawaban:

Motivasi untuk menutupi kesalahan dengan alasan hanya mengikuti perintah dalam kasus tersebut dapat dikaitkan dengan beberapa faktor yang umum terjadi dalam pelanggaran etika jabatan di lembaga pemerintahan, terutama dalam hal ini Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri. Beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi motivasi tersebut antara lain:

Kepentingan Pribadi: Pejabat Propam yang terlibat mungkin memiliki kepentingan pribadi yang melibatkan keuntungan finansial, pengaruh, atau status yang dapat diperoleh dengan menutupi kesalahan. Mereka mungkin takut akan konsekuensi hukum atau sanksi disiplin jika kebenaran terungkap, dan oleh karena itu, memilih untuk melindungi diri mereka sendiri dengan mengikuti perintah yang salah.

Loyalitas Terhadap Atasan: Terdapat kemungkinan bahwa pejabat Propam yang terlibat merasa memiliki keterikatan atau loyalitas yang kuat terhadap atasan mereka yang memberikan perintah tersebut. Mereka mungkin takut akan reaksi negatif atau sanksi yang diberikan oleh atasan jika mereka menolak atau mengungkapkan kebenaran. Sebagai akibatnya, mereka memilih untuk menutupi kesalahan dengan alasan hanya mengikuti perintah demi mempertahankan hubungan baik dengan atasan.

Budaya Organisasi yang Korup: Jika lembaga atau divisi tersebut memiliki budaya organisasi yang korup atau toleransi terhadap pelanggaran etika, individu-individu di dalamnya cenderung melibatkan diri dalam praktik yang melanggar hukum atau etika. Dalam kasus ini, para pejabat Propam mungkin merasa bahwa menutupi kesalahan dengan mengikuti perintah adalah norma yang diterima di lingkungan kerja mereka.

Ketidakpercayaan terhadap Sistem Peradilan: Pejabat Propam yang terlibat mungkin tidak percaya pada keefektifan sistem peradilan atau proses penyidikan yang sedang berlangsung. Mereka mungkin merasa bahwa membuka kebenaran tidak akan menghasilkan konsekuensi yang adil bagi pelaku sebenarnya atau bahkan bagi mereka yang melibatkan diri dalam tindakan tersebut. Dalam hal ini, mereka memilih untuk menutupi kesalahan dengan mengikuti perintah sebagai bentuk ketidakpercayaan atau ketidakpuasan terhadap sistem peradilan.

Meskipun alasan-alasan tersebut dapat memberikan pemahaman tentang motivasi menutupi kesalahan dengan alasan hanya mengikuti perintah dalam kasus tersebut, penting untuk dicatat bahwa hal ini tidak dapat dibenarkan secara etis. Individu yang terlibat dalam pelanggaran etika jabatan harus bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri dan tidak boleh menggunakan alasan hanya mengikuti perintah untuk melindungi diri atau orang lain. Prinsip-prinsip etika dan keadilan harus diutamakan dalam menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan.