Jawaban:

1. Adanya keikhlasan pusat agar daerah memperoleh hak-haknya untuk mengolah

dan mengelola sumberdaya di daerahnya secara optimal. Sebelum Peraturan

Pemerintah dikeluarkan, hendaknya pemerintah pusat mendengarkan aspirasi

daerah dan mengakomodasikannya dalam subtansi PP tersebut.

2. Untuk mencegah disincentives , pemda perlu mengembangkan strategi efisiensi

dalam segala bidang (yang menjadi tolok ukur bukanlah besarnya dana, tapi

seberapa optimal pelayanan diberikan kepada masyarakat sesuai dengan skala

prioritas pembangunan daerahnya)

3. Untuk menopang pelaksanaan otonomi daerah, perlu dikembangkan ekonomi

lokal yang kuat dan secara sistemik akan mensinergikan potensi sumberdaya

lokal dengan basis kemitraan lintas aktor-aktor pembangunan (stakeholders).

Dengan cara demikian, pertumbuhan ekonomi akan lebih merata antar kawasan

dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

4. Memperbaiki fundamental ekonomi nasional dengan memberi kesempatan yang

lebih luas kepada Usaha kecil-mikro (UKM) agar lebih berkembang melalui

kebijakan ekonomi yang tidak diskriminatif.

2