Jawaban:

O.C. Kaligis dalam bukunya yang berjudul Mahkamah Konstitusi Praktik Beracara & Permasalahannya mengatakan bahwa MA dan MK sama-sama merupakan pelaksana cabang kekuasaan kehakiman (judiciary) yang merdeka dan terpisah dari cabang-cabang kekuasaan lain, yaitu pemerintah (executive) dan lembaga permusyawaratan-perwakilan (legislature). Namun, struktur kedua organ kekuasaan kehakiman ini terpisah dan berbeda sama sekali satu sama lain.

Yang paling penting institusinya dan kewenangan lembaganya berbeda jauh antara keduanya yang mana hakim konstitusi berwenang di Mahkamah Konstitusi, sedangkan hakim agung berwenang di Mahkamah Agung.

Penjelasan:

Mahkamah Konstitusi

Kewenangan Mahkamah Konstitusi menurut Pasal 24C ayat 1 UUD 1945 adalah

1. mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945
3. memutus pembubaran partai politik
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum

Kemudian Mahkamah Konstitusi juga mempunyai 1 kewajiban yaitu Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan Wakil Presiden menurut undang-undang Dasar (pasal 24 ayat 2 UUD 1945).

Mahkamah Agung

Kewenangan Mahkamah Agung (Pasal 24A ayat 1 UUD 1945)

1. mengadili pada tingkat kasasi
2. menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang
3. mempunyai kewenangan lain yang diberikan undang-undang. Lihat pasal 28 ayat 1 UU Mahkamah Agung

• permohonan kasasi
• sengketa tentang kewenangan mengadili
• permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
• pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.