Sistem pemerintahan di suatu negara biasanya diatur dalam bagian konstitusi yang disebut dengan "Pembukaan" atau "Preambule". Dalam konstitusi Republik Indonesia, sistem pemerintahan diatur dalam Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi: "Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasar atas hukum adat, hukum kekeluargaan, dan hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

Pasal tersebut menjelaskan bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasar atas hukum adat, hukum kekeluargaan, dan hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, sistem pemerintahan di Republik Indonesia adalah sistem pemerintahan hukum yang berdasar atas prinsip-prinsip Pancasila dan UUD 1945.

Selanjutnya, sistem pemerintahan di Republik Indonesia diatur lebih lanjut dalam Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi: "Pemerintahan Negara Republik Indonesia berbentuk Republik yang berkedaulatan rakyat dengan sistem presidensial." Pasal tersebut menjelaskan bahwa pemerintahan di Republik Indonesia berbentuk republik dengan sistem presidensial, yaitu sistem pemerintahan di mana kekuasaan eksekutif terpusat pada presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bagian konstitusi Republik Indonesia yang menjelaskan tentang sistem pemerintahan adalah Pasal 1 ayat 2 dan Pasal 5 ayat (1). Pasal-pasal tersebut menjelaskan bahwa sistem pemerintahan di Republik Indonesia adalah sistem pemerintahan hukum yang berdasar atas prinsip-prinsip Pancasila dan UUD 1945, serta berbentuk republik dengan sistem presidensial.