Hirarki peraturan perundang-undangan adalah sistem penggolongan peraturan perundang-undangan berdasarkan tingkatannya, atau tingkat kekuasaannya dalam sistem hukum Indonesia. Hirarki peraturan perundang-undangan terdiri dari beberapa tingkatan yang disusun secara hierarkis, yaitu:

1. UUD 1945 (Undang-Undang Dasar 1945) merupakan peraturan perundang-undangan tertinggi di Indonesia. UUD 1945 merupakan sumber hukum yang mengatur organisasi Negara, sistem pemerintahan, hak-hak asasi manusia, dan peraturan-peraturan dasar lainnya.
   
   
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden atau Menteri dalam keadaan darurat untuk menggantikan undang-undang yang ada.
   
   
3. Undang-Undang (UU) merupakan peraturan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan disahkan oleh Presiden. Undang-undang mengatur hal-hal yang bersifat nasional dan merupakan sumber hukum yang paling tinggi setelah UUD 1945.
   
   
4. Peraturan Pemerintah (PP) merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden atau Menteri yang bertujuan untuk mengimplementasikan undang-undang.
   
   
5. Peraturan Daerah (Perda) merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah (gubernur, bupati, atau walikota) yang bertujuan untuk mengatur hal-hal yang bersifat lokal.
   
   
6. Keputusan Presiden (Keppres) merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden yang bersifat mengatur, menetapkan, dan mengatur kebijakan-kebijakan tertentu.

Mengapa diperlukan hirarki peraturan perundang-undangan? Hirarki peraturan perundang-undangan diperlukan untuk menentukan tingkatan peraturan mana yang harus diikuti dan ditaati oleh masyarakat. Dengan hirarki peraturan perundang-undangan yang jelas, maka peraturan yang lebih tinggi akan mengatur dan mengambil alih peraturan yang lebih rendah jika terjadi pertentangan antara keduanya. Selain itu, hirarki peraturan perundang-undangan juga membantu dalam mengelola dan mengatur sistem hukum di Indonesia secara lebih efektif dan efisien.