ADPU4130-3 Di akhir tahun 2020, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap

Berikut ini adalah pertanyaan dari ninalapatu pada mata pelajaran PPKn untuk jenjang Sekolah Menengah Atas

ADPU4130-3 Di akhir tahun 2020, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap terjadinya korupsi dalam internal Kementerian Sosial. Menteri Sosial, Juliari Batubara ditetapkan menjadi tersangka karena diduga menerima uang sebesar Rp17 Miliar dari dana bantuan sosial COVID-19. Di tengah hingar bingar pengadaan barang dan jasa untuk menolong banyak orang, Juliari menemukan celah untuk menerima suap dan diduga telah melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. la bersama dengan MJS dan AW, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, ditetapkan sebagai tersangka. Kasus korupsi ini akhirnya menjadi perhatian publik karena telah merugikan negara, melanggar etika, serta dianggap tidak bermoral karena dilakukan di masa pandemi. Tindakannya pun dikecam banyak pihak. Berdasarkan UU Tindak Pidana Korupsi, kasus korupsi bantuan sosial ini dapat dikelompokkan sebagai tindak pidana korupsi yang melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan negara serta menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan diri sendiri dan silahkan analisis terkait kasus di atas dikaitkan dengan etika administrasi publik! (Petunjuk: uraikan dulu mengenai cakupan etika adminsitrasi kemudian analisis kasus diatas berdasarkan perspektif etika administrasi publik !)​

Jawaban dan Penjelasan

Berikut ini adalah pilihan jawaban terbaik dari pertanyaan diatas.

Jawaban:

Etika administrasi publik merupakan kumpulan prinsip, nilai, dan standar perilaku yang mengatur tindakan dan pengelolaan dalam administrasi publik. Etika administrasi publik mencakup nilai-nilai seperti keadilan, transparansi, akuntabilitas, integritas, dan pelayanan publik yang baik. Tujuan dari etika administrasi publik adalah untuk memastikan bahwa para pejabat dan pelaku administrasi publik bertindak dengan jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas mereka.

Menganalisis kasus di atas berdasarkan perspektif etika administrasi publik, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan:

  1. Keadilan: Dalam kasus ini, terdapat pelanggaran prinsip keadilan karena Menteri Sosial diduga menerima suap yang seharusnya digunakan untuk membantu masyarakat yang terdampak COVID-19. Tindakan tersebut melanggar prinsip keadilan dalam penggunaan dana bantuan sosial yang seharusnya diperuntukkan bagi mereka yang membutuhkan.
  2. Transparansi: Pengungkapan kasus korupsi ini menunjukkan pentingnya transparansi dalam administrasi publik. Keterbukaan informasi tentang tindakan korupsi di internal Kementerian Sosial memungkinkan masyarakat mengetahui kebenaran dan menuntut akuntabilitas dari para pejabat yang terlibat.
  3. Integritas: Kasus ini melibatkan pelanggaran prinsip integritas, di mana Menteri Sosial diduga menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi dengan menerima suap. Integritas merupakan prinsip penting dalam administrasi publik yang menekankan perilaku yang jujur, tidak korup, dan berpegang pada prinsip moral.
  4. Akuntabilitas: Kasus ini menyoroti pentingnya akuntabilitas dalam administrasi publik. Para pejabat yang terlibat dalam kasus korupsi ini harus dipertanggungjawabkan atas tindakan mereka. Akuntabilitas merupakan prinsip yang menuntut para pejabat publik untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dan menghadapi konsekuensi hukum jika terbukti melakukan pelanggaran.
  5. Pelayanan Publik: Kasus ini mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip pelayanan publik yang baik. Dana bantuan sosial yang seharusnya digunakan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan malah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Ini menunjukkan kegagalan dalam memberikan pelayanan publik yang adil dan bermoral.

Dalam kesimpulannya, kasus korupsi dalam bantuan sosial ini melibatkan pelanggaran terhadap prinsip etika administrasi publik, seperti keadilan, transparansi, integritas, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang baik. Kasus ini menunjukkan pentingnya penerapan dan penegakan nilai-nilai etika administrasi publik untuk mencegah korupsi dan memastikan pengelolaan yang baik dalam administrasi publik

Penjelasan:

Semoga dengan pertanyaan yang sudah terjawab oleh SenkuIshigami666 dapat membantu memudahkan mengerjakan soal, tugas dan PR sekolah kalian.

Apabila terdapat kesalahan dalam mengerjakan soal, silahkan koreksi jawaban dengan mengirimkan email ke yomemimo.com melalui halaman Contact

Last Update: Thu, 10 Aug 23