Pencegahan korupsi di Cina, Singapura, Hong Kong, dan Indonesia memiliki beberapa kelemahan, di antaranya:

1. Kurangnya independensi lembaga pengawasan dan penegakan hukum: Di beberapa negara, lembaga-lembaga yang bertugas mengawasi dan menindak pelaku korupsi tidak sepenuhnya independen dari pengaruh pemerintah atau kekuasaan lainnya. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya bias atau kecenderungan untuk melindungi pelaku korupsi yang berpengaruh, sehingga pencegahan korupsi tidak efektif.
2. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas: Di beberapa negara, informasi mengenai kegiatan pemerintah dan pengelolaan sumber daya publik tidak sepenuhnya terbuka dan dapat diakses oleh publik. Hal ini dapat memudahkan terjadinya kecurangan dan korupsi, karena pelaku korupsi dapat melakukan aksinya dengan tertutup.
3. Kurangnya partisipasi masyarakat: Di beberapa negara, masyarakat tidak sepenuhnya terlibat dalam proses pencegahan korupsi. Mereka tidak diberikan kesempatan untuk memberikan masukan atau mengawasi kegiatan pemerintah dan pengelolaan sumber daya publik, sehingga peluang untuk terjadinya korupsi tetap ada.
4. Kurangnya sanksi yang efektif: Di beberapa negara, sanksi yang diberikan terhadap pelaku korupsi tidak sepenuhnya efektif atau adil. Hal ini dapat menyebabkan pelaku korupsi tidak merasa bersalah atau tidak takut untuk melakukan kejahatan lagi, sehingga pencegahan korupsi tidak efektif.
5. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi: Di beberapa negara, masyarakat belum memiliki kesadaran yang tinggi tentang bahaya korupsi dan dampak negatif yang ditimbulkan. Hal ini dapat menyebabkan masyarakat tidak peduli dengan masalah ini, sehingga tidak mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan yang lebih efektif dalam pencegahan korupsi.