Jawaban:

1. Dampak perang dunia 1 :

Secara langsung bagi Indonesia memang tidak ada karena PD II yang merupakan babak baru dan sejarah bagi kemerdekaan Indonesia itu sendiri disebabkan karena ikutnya Jepang dalam mengobarkan perang yang akhirnya menyulut semangat kemerdekaan dari negara-negara terjajah di Asia seperti Indonesia, Korea Selatan dan India.

Sedangkan dampak politik dan ekonomi bagi Indonesia akibat PD II adalah Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat penuh supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas dari penjajahan sehingga dapat mandiri dan menata kehidupan politik dan ekonominya sendiri. Namun sayang di era kini tujuan kemerdekaan yang berbudi luhur tersebut diracuni oleh Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang jauh dari cita-cita kemerdekaan itu sendiri.

Dampak perang dunia 2

Dengan kalahnya Belanda oleh Jepang, maka kekuasaan Belanda di Indonesia berakhir di tergantikan dengan pendudukan Jepang di Indonesia selama 3,5 tahun. Hal ini berdampak penderitaan yang sangat mendalam bagi rakyat Indonesia.

Tetapi dengan dibomnya kota Hiroshima dan Nagasaki oleh sekutu maka Jepang mengaku kalah dan otomatis Jepang tidak mempunyai hak atas Indonesia, maka Indonesia mengalami kekosongan kekuaasan (Vacuum of Power), sebelum sekutu datang ke Indonesia hal ini dimanfaatkan rakyat Indonesia untuk mengumumkan kemerdekaannya pada Proklamasi 17 Agustus 1945.

2. Dampak Perang dunia 2 dalam bidang politik :

• Munculnya negara" adidaya, seperti AS dan Uni Soviet.
• Lepasnya beberapa negara jajahan, seperti : Indonesia, China, dll.
• Lahirnya negara" baru, seperti : Indonesia, Filipina, India, Pakistan, dan Srilangka.
• Lahirnya PBB (United Nations) akibat dari gagalnya LBB (Liga Bangsa-Bangsa).

3. Dampak Perang Dunia II di Bidang Ekonomi :

Perang Dunia II memberikan banyak dampak di bidang ekonomi. Di antaranya, perekonomian dunia mengalami kekacauan. Ini membawa Amerika Serikat muncul sebagai negara kreditur. Sementara Jerman dan Jepang tumbuh menjadi negara industri

4. Ciri-ciri demokrasi :

• Legitimasi pemerintah
• Pengaturan organisasi secara teratur dalam negara paling tidak terdapat 2 partai politik.
• Setiap warga negara sudah memenuhi syarat berhak dalam pemilu
• Setiap warga negara dalam pemilu dijamin kerahasiannya
• Masyarakat dijamin kebebasannya
• Memiliki persamaan yang bebas

5. Pemaparan ringkas mengenai pelaksanaan demokrasi di Indonesiaakan tersedia pada bagianPembahasan berikut.

Pembahasan :

Sebelum tulisan ini menjelaskan tentang pelaksanaan sistem demokrasi di Indonesia, kita mesti terlebih dahulu memahami bahwa konsepsi Indonesia sebagai negara demokrasi tercatat pada:

1. UUD 1945 Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”
2. Pancasila sila keempat yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.”

Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia :

• Demokrasi Liberal (1950-1959)

Demokrasi liberal atau demokrasi parlementer berlangsung selama 9 tahun, dimulai dari 1950 sampai dengan tahun 1959. Berdasarkan konstitusi yang berlaku saat itu, UUDS 1950, sistem pemerintahan dan demokrasi yang diterapkan di Indonesia merupakan sistem parlementer dan demokrasi liberal. Artinya, parlemen (DPR) bertanggung jawab menentukan kabinet dan kabinet yang dipilih tersebut, juga memiliki pertanggung jawaban terhadap parlemen. Dalam sistem ini, kepala pemerintahan adalah perdana menteri dan presiden hanya berfungsi sebagai kepala negara.

• Demokrasi Terpimpin (1959—1966)

Demokrasi terpimpin adalah sistem pemerintahan yang menjadikan seluruh pihak bertanggung jawab dan mendapatkan arahan hanya dari Presiden. Menurut TAP MPRS No. VIII/MPRS/1965, demokrasi terpimpin adalah "[...] kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang berasaskan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong bagi semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan berporoskan Nasakom."

Pada saat itu, konstitusi yang berlaku adalah UUD 1945 dan Presiden Sukarno berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang berlandaskan pada sistem presidensial (presidesiil).

• Demokrasi Pancasila (1966—sekarang)

Demokrasi Pancasila adalah sistem demokrasi yang berlandaskan kelima asas/butir yang terdapat pada Pancasila. Dengan begitu, demokrasi Pancasila menempatkan kelima sila sebagai cita-cita dan tujuan dari bangsa Indonesia.