Jawaban:

Hal-hal mendasar yang menjadi isi UU Pemerintahan Aceh ini antara lain:

1. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah

provinsi dalam sistem NKRI berdasarkan UUD Tahun

1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan

fungsi dan kewenangan masing-masing.

2. Tatanan otonomi seluas-luasnya yang diterapkan di

Aceh berdasarkan UU Pemerintahan Aceh ini

merupakan subsistem dalam sistem pemerintahan

secara nasional.

3. Pengaturan dalam Qanun Aceh maupun Kabupaten/

Kota yang banyak diamanatkan dalam UU

Pemerintahan Aceh merupakan wujud konkret bagi

terselenggaranya kewajiban konstitusional dalam

pelaksanaan pemerintahan tersebut.

4. Pengaturan perimbangan keuangan pusat dan

daerah tercermin melalui pemberian kewenangan

untuk pemanfaatan sumber pendanaan yang ada.

5. Implementasi formal penegakan syari’at Islam dengan

asas personalitas ke-Islaman terhadap setiap

orang yang berada di Aceh tanpa membedakan

kewarganegaraan, kedudukan, dan status dalam

wilayah sesuai dengan batas-batas daerah Provinsi

Aceh.

Tercatat setidaknya ada tiga peraturan penting yang pernah diberlakukan bagi keistimewaan dan kekhususan Aceh yaitu

1. Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1/Missi/1959 tentang Keistimewaan Provinsi Aceh

2. UU 44/1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh

3. UU 18/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Aceh.