Jawaban:

Ketidakpuasan beberapa di Sumatra dan Sulawesi terhadap dana pembangunan dan pemerintahan pusat

Penjelasan:

Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (biasa disingkat dengan PRRI) merupakan salah satu gerakan pertentangan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat (Jakarta) yang dideklarasikan pada tanggal 15 Februari 1958. Gerakan ini didahului oleh keluarnya ultimatum Piagam Perjuangan untuk menyelamatkan negara dari Dewan Perjuangan. Pemberontakan ini dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Husein di Padang, Sumatra Barat, Indonesia. Konflik yang terjadi ini sangat dipengaruhi oleh tuntutan pemberlakuan otonomi daerah yang lebih luas. Ultimatum tersebut bukan tuntutan pembentukan negara baru maupun pemberontakan, tetapi lebih merupakan protes mengenai bagaimana konstitusi dijalankan. Pada masa bersamaan kondisi pemerintahan di Indonesia masih belum stabil pasca-agresi Belanda. Hal ini juga memengaruhi hubungan pemerintah pusat dengan daerah serta menimbulkan berbagai ketimpangan dalam pembangunan, terutama pada daerah-daerah di luar pulau Jawa. Pada tanggal 20 Desember 1956, Letkol Ahmad Husein merebut kekuasaan Pemerintah Daerah dari Gubernur Ruslan Muljohardjo. Perebutan kekuasaan ini dilakukan dengan dalih gubernur yang ditunjuk pemerintah tidak berhasil menjalankan pembangunan daerah. Menyusul Dewan Banteng yang berdiri pada tanggal 20 Desember 1956, muncul pula dewan-dewan lain di berbagai daerah, yakni Dewan Gajah, Dewan Garuda, dan Dewan Manguni.

Sumber (roboguru.ruangguru)