Jawaban:

Dalam negara demokrasi, rakyat dianggap sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Hal ini berarti bahwa rakyat memiliki hak dan kewajiban untuk terlibat dalam pengambilan keputusan politik dan sosial, baik melalui pemilihan umum maupun melalui partisipasi dalam proses politik dan pemerintahan.

Dasar hukum dari konsep ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar".

Dalam konteks pemilihan umum, rakyat memiliki hak untuk memilih wakil-wakil mereka di lembaga legislatif dan eksekutif. Hal ini tercermin dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pemilihan umum".

Selain itu, rakyat juga memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi mereka secara bebas, baik melalui media massa maupun dalam bentuk aksi protes dan demonstrasi. Hal ini dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat".

Namun, sebagai pemegang kekuasaan, rakyat juga memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum dan aturan yang berlaku, serta menghormati hak dan kepentingan masyarakat lainnya. Hal ini diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Segala bentuk tindakan yang merugikan kepentingan umum atau melanggar ketertiban umum dan kesusilaan dilarang".

Dengan demikian, dalam negara demokrasi, rakyat memiliki hak dan kewajiban yang sama pentingnya dalam menjalankan kekuasaan. Pemerintah dan para pemimpin politik harus selalu menghargai hak dan aspirasi rakyat, serta memastikan bahwa keputusan politik dan sosial yang diambil didasarkan pada kepentingan masyarakat secara keseluruhan.