Mengapa permasalahan maritim indonesia sulit untuk diselesaikan?​

Karena garis batas harus disepakati oleh kedua negara yang berdaulat. Konotasi berdaulat ini menjadi kata kunci. Artinya, harus dilakukan dengan prinsip mau sama mau. Tidak boleh sepihak.

Jika kedua negara dalam mood yang sama, maka perundingan akan lebih cepat. Namun jika berbeda prioritas, maka memulai perundingan pun akan tertatih-tatih. Dengan Palau, negara kecil di utara Papua, Indonesia butuh waktu bertahun-tahun baru berhasil membujuknya ke meja perundingan. Prosesnya pun masih terseret-seret.

Kedua, batas adalah soal batas kedaulatan. Akibatnya kedua negara menjadi sangat berhati-hati. Apalagi ada prinsip hukum yang ‘menakutkan’ tentang perbatasan, yaitu sekali batas ditetapkan maka tidak lagi dapat diganggu-gugat sekalipun langit runtuh, kata Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional.

Stabilitas perjanjian perbatasan sangat mutlak. Batas yang tidak stabil akan memicu perang, demikian landasan berpikirnya.

Ketiga, sejak UNCLOS (The United Nations Convention on the Law of the Sea) 1982, banyak zona-zona maritim baru yang lahir dan berubah. Untuk Indonesia bahkan ditambah dengan lahirnya prinsip baru, yaitu garis pangkal lurus kepulauan. Semua itu mengakibatkan wilayah Republik Indonesia harus diformat ulang sesuai cita-cita Deklarasi Djuanda 1957.