Jawaban:

Menurut Richard Bird, seorang ahli perpajakan internasional, tiga “E” dalam tugas pokok administrasi pajak adalah enumeration, estimation, dan enforcement.

Berdasarkan peraturan perpajakan terbaru di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), ketiga “E” tersebut diatur dalam beberapa pasal sebagai berikut:

• Enumeration diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 6 KUP yang mengatur tentang subjek dan objek pajak, NPWP, daftar atau register WP, kewajiban menyampaikan data atau keterangan tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak (DJP), serta kewenangan DJP untuk meminta data atau keterangan tertulis dari pihak lain.
• Estimation diatur dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 36 KUP yang mengatur tentang DPP dan tarif pajak, SPT, pembayaran pajak, pemotongan dan pemungutan pajak, pengembalian kelebihan pembayaran pajak, pembetulan SPT, pemeriksaan bukti permulaan dan bukti cukup, serta penetapan oleh DJP.
• Enforcement diatur dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 47 KUP yang mengatur tentang penagihan pajak dengan surat paksa, penyitaan dan lelang barang sitaan, penundaan pembayaran pajak atas permohonan WP atau karena alasan tertentu lainnya, sanksi administrasi berupa bunga dan denda, serta sanksi pidana berupa pidana kurungan dan/atau pidana denda.

==============================================================

Jangan lupa jadikan jawaban terbaik ya:)

Referensi: Pustaka ut ac iddanacademia edudan jugaocw ui ac id