Jawaban:

Jakarta, 25 Juni 2020 - “Tantangan DJKN kedepannya semakin berat terlebih pandemi Covid-19 masih berlangsung.” ungkap Dedi Syarif Usman, Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Satu sisi diharuskan berkontribusi secara maksimal mendukung upaya pemulihan ekonomi dengan menjaga kekayaan negara, di sisi lain memastikan setiap pegawai terhindar dari ancaman virus dan hal-hal yang dapat mencederai integritas.

“Nah tentunya ada hal yang menarik terkait integritas khususnya terkait kondisi normal baru yang perlu didiskusikan.” tandasnya. Oleh karena itu, Kamis (25/6) pagi melalui aplikasi ZOOM diselenggarakan Webinar Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Gratifikasi dalam Tatanan Era Normal Baru (New Normal) - Nilai Integritas Tantangan dan Mitigasi Risiko oleh DJKN.

Webinar ini mengundang Inspektur IV Itjen Kemenkeu Setiawan Basuki dan Deputi Bidang Pencegahan KPK Audi Wuisang sebagai narasumber. Webinar disiarkan secara langsung di kanal Youtube DJKN. Selain itu, webinar ini turut mengundang Kepala Kanwil DJKN Aceh Sukriyah sebagai moderator. Dirjen Kekayaan Negara Isa Rachmatarwata turut hadir memberikan keynote speech.

Menurut Isa, untuk mengontrol dampak pandemi tidak hanya harus mengurangi aktifitas fisik, namun bekerja keras mempelajari dampak pandemi dan melakukan aksi. Di masa pandemi, perhatian ditujukan ke upaya penanganan kesehatan. Selain itu, kegiatan ekonomi masyarakat turun yang mengakibatkan efek lainnya. Untuk itu dilakukan banyak upaya untuk mencegah UMKM dan swasta berhenti bekerja demi menjaga dan mempertahankan perekonomian.

Upaya ini membutuhkan anggaran besar yang dalam perjalanannya harus disiapkan, diimplementasikan, dimonitor, dievaluasi dan dilaporkan dengan baik. Hal inipun menuntut para pegawai menggunakan kemampuan dan kecerdasannya baik intelektual maupun batin. “Pada saat yang demikian ini, maka kata integritas menjadi sesuatu yang lebih perlu kita jaga, perlu kita pahami dan perlu kita terapkan.” tegas Isa.

Sesi berikutnya adalah pemaparan materi terkait strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas PK) dari Deputi Bidang Pencegahan KPK Audi Wuisang. Mengawali pemaparan, Audi mengulas gambaran tata kelola sektor publik Indonesia. Secara umum Indonesia mengalami kenaikan yang cukup signifikan dalam berbagai indeks internasional. Secara khusus Audi menggarisbawahi Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia yang meningkat namun lambat. Hanya satu atau dua poin.

Stranas PK diatur dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2018. Hal penting yang menjadi mandat Stranas PK adalah kelembagaan/organisasi, budaya organisasi, ketatalaksanaan, regulasi-deregulasi kebijakan, dan SDM. Stranas diampu oleh Tim Nasional Pencegahan korupsi (Timnas PK) yang terdiri atas KPK, Kemendagri, Kemenpan RB, Bappenas dan Kantor Staff Presiden. Menurut penuturan Audi, Kemenkeu akan ikut menjadi pengampu Stranas PK pada tahun 2021.

Sesuai Perpres 54/2018, Stranas PK mempunyai tugas koordinasi, sinkronisasi dan monev, laporan dan mempublikasikan pada masyarakat. Saat ini Stranas PK mempunyai tiga fokus yakni perijinan dan tata negara, keuangan negara, penegakan hukum dan reformasi birokrasi dan sebelas aksi yang dikerjakan. Terkait tusi Kemenkeu, aksi yang termasuk dalam fokus keuangan negara antara lain integrasi sistem perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik, peningkatan profesionalitas dan modernisasi Pengadaan Barang dan Jasa, serta optimalisasi penerimaan negara dari penerimaan pajak dan non-pajak.

Penjelasan:

semoga membantu