Jawaban:

Positif:

Rakyat tidak lagi harus khawatir, cemas, tidak percaya diri, dan terbelakang, karena tidak mendapat pengakuan dan perlakukan baik yang disebabkan oleh adanya pembagian kelas.

Negatif:

Pada masa pemerintahan kolonial, kekuasaan-kekuasaan kerajaan di Nusantara menurun karena adanya intervensi dari pemerintah kolonial, lewat devide et impera (politik adu domba). Melalui devide et impera, pemerintah kolonial Belanda berhasil memengaruhi penguasa-penguasa di daerah untuk tunduk terhadap kekuasaannya.

Berhasil membuat penguasa daerah tunduk, berarti juga dapat “mengatur” beberapa kebijakan baru, seperti:

membagi wilayah Hindia Belanda khususnya Jawa menjadi 9 prefektur dan 30 regentschap.

Tiap prefektur dipimpin oleh prefek yang merupakan orang Eropa sedangkan tiap regentschap (kabupaten) dipimpin bupati yang berasal dari orang pribumi bangsawan.

Prefektur dan regent berada di bawah

Gubernur Jenderal yang berkedudukan sebagai pemimpin tertinggi pemerintah kolonial Belanda.

Gubernur Jenderal dibantu oleh enam departemen yaitu kehakiman, keuangan, dalam negeri, kebudayaan dan kepercayaan, ekonomi serta kesejahteraan rakyat.

Perubahan dalam politik pemerintahan kembali terjadi akibat kebijakan politik Pax Nederlanica di akhir abad 19 menuju awal abad 20.