Jawaban:

Berdasarkan buku Sejarah Indonesia Modern: 1200-2004 (2005) karya M.C Ricklefs, penyimpangan sistem tanam paksa yang terjadi di antaranya:

1.Tanah petani yang ditanami komoditas ekspor lebih dari 1/5 atau seperlima bagian. Hal ini agar pejabat residen dan kaum priayi mendapatkan bonus dari hasil prosenan tanaman.

1.Tanah petani yang ditanami komoditas ekspor lebih dari 1/5 atau seperlima bagian. Hal ini agar pejabat residen dan kaum priayi mendapatkan bonus dari hasil prosenan tanaman.2.Tanah yang telah ditanami tanaman wajib dikenakan pajak oleh pejabat residen.

1.Tanah petani yang ditanami komoditas ekspor lebih dari 1/5 atau seperlima bagian. Hal ini agar pejabat residen dan kaum priayi mendapatkan bonus dari hasil prosenan tanaman.2.Tanah yang telah ditanami tanaman wajib dikenakan pajak oleh pejabat residen.3.Waktu tanam dari tanaman wajib, melebihi ketentuan yang seharusnya kurang dari 66 hari.

1.Tanah petani yang ditanami komoditas ekspor lebih dari 1/5 atau seperlima bagian. Hal ini agar pejabat residen dan kaum priayi mendapatkan bonus dari hasil prosenan tanaman.2.Tanah yang telah ditanami tanaman wajib dikenakan pajak oleh pejabat residen.3.Waktu tanam dari tanaman wajib, melebihi ketentuan yang seharusnya kurang dari 66 hari.4.Petani bertanggung jawab penuh atas kerugian akibat gagal panen.

1.Tanah petani yang ditanami komoditas ekspor lebih dari 1/5 atau seperlima bagian. Hal ini agar pejabat residen dan kaum priayi mendapatkan bonus dari hasil prosenan tanaman.2.Tanah yang telah ditanami tanaman wajib dikenakan pajak oleh pejabat residen.3.Waktu tanam dari tanaman wajib, melebihi ketentuan yang seharusnya kurang dari 66 hari.4.Petani bertanggung jawab penuh atas kerugian akibat gagal panen.5.Sisa kelebihan panen dari jumlah pajak tidak dikembalikan kepada petani.

Penjelasan:

maaf kalau salah