Jawaban:

Sistem hukum di Indonesia mengadopsi teori piramida hukum atau norma berjenjang dari Hans Kelsen karena teori ini mengakomodasi prinsip-prinsip negara hukum yang mendasar, yaitu supremasi hukum dan pemisahan kekuasaan. Dalam teori piramida hukum, hukum dianggap sebagai piramida dengan hukum tertinggi di puncaknya, dan setiap peraturan atau norma harus sesuai dengan hukum yang lebih tinggi di atasnya.

Penjelasan:

Sistem hukum di Indonesia mengadopsi teori piramida hukum atau norma berjenjang dari Hans Kelsen karena teori ini mengakomodasi prinsip-prinsip negara hukum yang mendasar, yaitu supremasi hukum dan pemisahan kekuasaan. Dalam teori piramida hukum, hukum dianggap sebagai piramida dengan hukum tertinggi di puncaknya, dan setiap peraturan atau norma harus sesuai dengan hukum yang lebih tinggi di atasnya.

Dalam sistem hukum Indonesia, hukum tertinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945, yang menetapkan prinsip-prinsip dasar negara, hak asasi manusia, dan tugas negara. Kemudian di bawahnya terdapat hirarki peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, dan kebijakan pemerintah. Setiap peraturan atau norma harus sesuai dengan hukum yang lebih tinggi di atasnya, dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.

Dalam teori piramida hukum, kekuasaan legislatif memiliki peran penting dalam menetapkan hukum tertinggi, sedangkan kekuasaan yudikatif memiliki peran penting dalam menegakkan hukum tersebut. Oleh karena itu, prinsip pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif sangat penting untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam sistem hukum.

Dalam pendapat saya, penggunaan teori piramida hukum atau norma berjenjang dari Hans Kelsen sangat relevan dengan sistem hukum di Indonesia. Dengan mengakui hirarki peraturan perundang-undangan dan prinsip supremasi hukum, kita dapat memastikan bahwa hukum di Indonesia berdasarkan pada aturan yang jelas dan adil, dan mampu menjamin keamanan, perlindungan hak asasi manusia, serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.