Jawaban:

dalam penyelenggaraan kegiatan di perairan baik laut maupun sungai yang meliputi kegiatan pelayaran, kegiatan pengusahaan minyak dan gas bumi, termasuk kegiatan kepelabuhanan terdapat resiko terjadinya musibah pelayaran yang seringkali diikuti dengan kemungkinan terjadinya pencemaran di perairan. potensi pencemaran tersebut dapat terjadi baik dalam skala kecil maupun skala besar.

demikian disampaikan menteri perhubungan budi karya sumadi saat menjadi pembicara kunci pada focus group discussion perlindungan lingkungan maritim ditinjau dari perspektif kebijakan, ekonomi dan teknologi yang dilaksanakan secara daring, selasa (16/11).

“salah satu peran dan tanggung jawab pemerintah adalah menjaga dan menjamin terlaksananya perlindungan lingkungan maritim. dan sebagai tindak lanjut dari peristiwa tumpahan minyak di perairan, maka diperlukan suatu sistem tindakan penanggulangan yang cepat, tepat, dan terkoordinasi,” ujar menhub budi.

dalam upaya untuk melindungi lingkungan maritim, lanjut menhub, pemerintah khususnya kementerian perhubungan telah melakukan berbagai langkah nyata, di antaranya pengesahan peraturan perlindungan lingkungan maritim, penguatan fungsi kelembagaan, peningkatan kerja sama di dalam negeri maupun secara internasional hingga pembangunan kapasitas sumber daya manusia.

adapun dalam peningkatan kerja sama di bidang perlindungan lingkungan maritim, selain menjalin kerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait, kementerian perhubungan juga aktif menjalin kerja sama dengan negara-negara lain khususnya terkait penanganan pencemaran minyak lintas batas negara. negara-negara di kawasan asia-pasifik yang menjalin kerja sama dengan indonesia tersebut antara lain australia, brunei darussalam, china, filipina, jepang, kamboja, laos, malaysia, myanmar, singapura, thailand, timor leste, dan vietnam.

“indonesia melalui kementerian perhubungan telah berperan aktif baik secara kelembagaan maupun dalam praktik di lapangan untuk melakukan kolaborasi dan sinergitas antar kementerian/lembaga untuk mewujudkan laut yang bersih sebagaimana visi international maritime organization (imo),“ kata pelaksana tugas direktur jenderal perhubungan laut, arif toha dalam sambutannya.

“kami berharap melalui kegiatan ini dapat memberikan gambaran mengenai perlindungan lingkungan maritim ditinjau dari berbagai perspektif seperti kebijakan, ekonomi, dan juga teknologi,” tutup ahmad.

sebagai informasi, pada fgd ini menghadirkan pembicara para ahli dan praktisi di bidang perlindungan lingkungan maritim, antara lain dr. andy afandy dari institut pertanian bogor, prof. muhammad zilal hamzah, phd dari universitas trisakti, mr. nai ming lee dari imo the global initiative for southeast asia singapura dan dr. sasha zigic dari rps apasa oil maps modelling software australia. juga para pembahas, antara lain deputi bidang koordinasi kedaulatan maritim dan energi kementerian koordinator bidang kemaritiman dan investasi basilio dias araujo, staf khusus menteri perhubungan bidang ekonomi dan investasi transportasi prof. wihana kirana jaya, deputi operasi skk migas julius wiratno, direktur pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut kementerian lingkungan