Jawaban:

Jika semua peraturan pemerintah yang dibentuk tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya, maka akan dilakukan uji materi oleh lembaga yang bertugas untuk memeriksa dan menilai keabsahan peraturan tersebut. Uji materi adalah suatu proses yang dilakukan untuk mengevaluasi apakah suatu peraturan memenuhi persyaratan hukum yang berlaku, seperti kepatutan, kewajaran, keabsahan, dan lain-lain. Jika terdapat ketidakcocokan atau ketidak sesuaian antara peraturan tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka peraturan tersebut dapat dinyatakan tidak sah atau tidak berlaku.

Lembaga yang bertugas melakukan uji materi biasanya adalah Mahkamah Agung (MA) atau Mahkamah Konstitusi (MK). Mahkamah Agung adalah lembaga tertinggi dalam sistem peradilan di Indonesia yang bertugas untuk memeriksa dan menilai keabsahan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sedangkan Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang bertugas untuk memeriksa dan menilai konstitusionalitas dari peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta menangani sengketa yang berkaitan dengan hal tersebut.

Jadi, uji materi adalah suatu mekanisme yang digunakan untuk menjamin bahwa peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan menjamin keberlangsungan tata hukum di negara.