Jawaban:

Herman Willem Daendels adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang memerintah pada tahun 1808–1811, ketika Belanda berada di bawah pengaruh Perancis. Tugas utama Daendels adalah mempertahankan Hindia Belanda dari kemungkinan serangan Inggris yang saat itu sedang berperang demgan Perancis.

Untuk itu Daendels melakukan beberapa kebijakan:

1. Kebijakan Daendels di bidang pemerintahan:

- memberi gaji tetap dan melarang pegawai kolonial Hindia Belanda melakukan perdagangan sendiri

VOC sebelumnya menguasai Hindia Belanda sebelum dinasionalisasi pemerintah Belanda tahun 1800 karena bangkrut. VOC bankrut karena korupsi. Karena itu, Daendels berusaha memberantas korupsi dengan memberi gaji tetap dan melarang usaha sampingan dari pegawai kolonial

- membagi Jawa menjadi sembilan daerah prefektur

Untuk memudahkan administrasi, Daendels membagi Jawa menjadi sembilan daerah prefectuur/prefektur (wilayah yang memiliki otoritas). Masing-masing prefektur dikepalai oleh seorang prefek berkebangsaan Eropa, yang langsung bertanggung jawab kepada Gubernur Jenderal di Batavia. Para perfektur ini membawahi para bupati yang dijabat para bangsawan asli.

2. Kebijakan Daendels di bidang ekonomi:

- memberlakukan verplichte leverantie

Verplichte leverantie adlah kewajiban yang dibebankan kepada rakyat Jawa untuk menjual barang hasil bumi seperti kopi dan tembakau, kepada pemerintah Belanda dengan harga yang dipatok tetap.

- mewajibkan kerja rodi untuk pembanguna jalan

Untuk menyelesaikan proyek besar seperti jalan Anyer Panarukan dan benteng-benteng, Daendels memaksa para bupati di Jawa untuk menyediakan pekerja. Karena kondisi dan beban kerja berat, banyak pekerja yang tewas. Ini mengakibatkan pemberontakan di beberapa tempat seperti di Cadas Pangeran.

3. Kebijakan Daendels di bidang pertahanan:

- membangung benteng untuk menahan kemungkinan serangan Inggris

Daendels menghancurkan benteng lama di Batavia (Kasteel Batavia) dan menggantinya dengan benteng baru di Meester Cornelis (sekarang kecamatan Jatinegara), dan membangun Benteng Lodewijk di Surabaya. Daendels merencanakan benteng Meester Cornelis sebagai pusat pertahanan bila Inggris menyerang Batavia.

- membangun Jalan Anyer Panarukan untuk memudahkan pergerakan pasukan

pembangunan Jalan Pos Besar di sepanjang pesisir utara Jawa, dari Anyer di Banten ke Panarukan di Jawa Timur. Jalan ini dibuat untuk memudahkan pergerakan tentara Belanda dari bentengnya bila ada serangan Inggris. Jalan ini juga dapat digunakan untuk mengirimkan informasi militer dengan kurir secara cepat. Jalan ini sekarang berfungsi sebagai jalan utama di Pulau Jawa dan disebut Jalur Pantura. Jalan sepanjang ribu kilometer itu selesai dalam waktu satu tahun, namun mengakibatkan ribuan pekerja paksa (rodi) meninggal.

- membangun infrastruktur militer seperti benteng, barak dan sekolah militer

Daendels membangun rumah sakit militer dan barak, pabrik senjata di Surabaya dan Semarang, dan sebuah perguruan tinggi militer baru di Batavia.

4. Kebijakan Daendels di bidang peradilan:

- mengadopsi sistem hukum Kode Napoleon dari Prancis

Daendels menerapkan hukum Kode Napoleon yang merupakan hukum sipil yang dibuat oleh Perancis dan berlaku di Perancis dan Belanda saat itu. Hukum ini sampai saat masih berpengaruh, sebagai dasar sistem peradulan di Indonesia, terutama sistem peradilan umum yang meliputi penanganan perkara pidana dan perdata.