Jawaban:

"Kami berharap dengan begini, interaksi warga antar etnis jadi lebih menyatu dan bisa menghindari konflik komunal,” kata Htoo.

Selain itu, Myanmar juga tengah melakukan pendataan atau sensus penduduk di negara bagian itu.

Langkah ini dilakukan guna memantau perkembangan situasi dan keamanan di wilayah tempat kekerasan terhadap etnis minoritas Muslim Rohingya selama ini terjadi.

“Saat ini kami fokus pada perkembangan pembangunan di Rakhine. Kami juga sedang melakukan sensus penduduk di sana selama dua hingga tiga bulan ke depan,” tutur Htoo

Htoo berujar, sensus penduduk ini dilakukan sebagai upaya pemerintah menyelesaikan masalah kependudukan etnis minoritas Muslim, khususnya kaum Rohingya yang selama ini tidak memiliki status kewarganegaraan.

Pasalnya, hukum kewarganegaraan Myanmar tahun 1982 tidak menganggap etnis Rohingya sebagai bagian dari 130 etnis resmi negara tersebut.

Etnis minoritas Muslim di negara itu sejak dulu kerap menjadi sasaran diskriminasi terkait karena kewarganegaraannya. Mereka tidak memiliki akte kelahiran, surat kematian, tidak dapat bersekolah dan tidak memiliki pekerjaan.

Pada 2015, sekitar 1,1 juta Muslim Rohingya dilaporkan tidak mempunyai kewarganegaraan dan hidup dalam kondisi terdiskriminasi di antara 51,5 juta penduduk Myanmar yang mayoritas beragama Buddha.

"Kami berupaya menangani masalah kependudukan mereka yang belum terdaftar jadi warga negara Myanmar. Sejak insiden kekerasan terjadi Oktober lalu, kami telah mendata sekitar 400 ribu orang di Rakhine dan masih ada sekitar 1,9 juta lainnya yang akan kami sensus,” kata Htoo.

"Setelah sensus baru kami lakukan verifikasi nasional untuk bisa mendapatkan kartu kependudukan Myanmar," tuturnya.