Politik Etis adalah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada masa penjajahan di Hindia Belanda (kini Indonesia) pada awal abad ke-20. Tujuan dari politik etis adalah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk pribumi (pribumi) di Hindia Belanda melalui pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.

Politik Etis dicetuskan oleh Menteri Kolonial Belanda, Conrad Theodor van Deventer pada tahun 1901. Kebijakan ini merupakan respons terhadap kritik terhadap penindasan dan eksploitasi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial terhadap penduduk pribumi.

Pilar utama dari politik etis adalah pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Pemerintah kolonial mendirikan sekolah-sekolah untuk penduduk pribumi dengan tujuan memberikan pendidikan dasar kepada mereka. Program pendidikan juga diperluas ke tingkat menengah dan tinggi. Selain itu, pemerintah kolonial juga meningkatkan akses penduduk pribumi terhadap pelayanan kesehatan melalui pembangunan rumah sakit dan klinik.

Politik etis juga mendorong pengembangan sektor ekonomi di Hindia Belanda. Pemerintah kolonial memberikan dukungan kepada petani pribumi untuk meningkatkan produksi pertanian dan mengurangi ketergantungan pada ekspor komoditas primer. Program ini juga melibatkan peningkatan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan irigasi untuk mendukung pertanian dan perdagangan.

Meskipun politik etis secara teoritis bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk pribumi, dalam praktiknya, implementasinya tidak selalu berhasil. Banyak kebijakan politik etis yang masih didasarkan pada prinsip-prinsip paternalistik dan menjaga kepentingan kolonial Belanda. Selain itu, kebijakan politik etis juga tetap mempertahankan struktur kolonial yang tidak merata dan masih membatasi akses dan hak-hak politik penduduk pribumi.

Kebijakan politik etis terus menjadi sumber kontroversi dan perdebatan di kalangan sejarawan dan ahli. Beberapa melihatnya sebagai upaya nyata untuk meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi penduduk pribumi, sementara yang lain melihatnya sebagai strategi untuk mempertahankan kekuasaan kolonial Belanda.