Jawaban:

1. Pinjaman Nasional.

Pada Bulan Juli 1946, Menteri Keuangan Ir. Surachman dengan persetujuan BP-KNIP melaksanakan program Pinjaman Nasional.

Pinjaman ini berupaya untuk mengatasi kesulitan ekonomi yang dialami Bangsa Indonesia. Pinjaman negara akan dilunasi dalam waktu 40 tahun.

Jumlah pinjaman pada bulan Juli 1946 adalah dalam rupiah Indonesia. 1.000.000.000,00. Pada tahun pertama, Rp. 500.000.000,00.

Keberhasilan yang diraih menunjukkan dukungan dan kepercayaan masyarakat yang kuat kepada Pemerintah Republik Indonesia.

2. Konferensi Ekonomi

Konferensi ini dihadiri oleh para akademisi, gubernur, dan pejabat lain yang bertanggung jawab langsung terhadap masalah ekonomi Jawa.

Konferensi dipimpin oleh Menteri Kesejahteraan Rakyat Ir. Damawan Mangonkusumo. Konferensi ini bertujuan untuk menyepakati solusi dari permasalahan ekonomi yang mendesak.

Konferensi Ekonomi Kedua diadakan di Thoreau pada tanggal 6 Mei 1946. Konferensi kedua ini membahas tentang masalah ekonomi yang lebih luas.

Seperti perencanaan ekonomi pemerintah, keuangan negara, pengendalian harga, alokasi dan distribusi tenaga kerja.

Dalam pertemuan ini, Wakil Presiden Drs.Mohammad Hatta mengajukan proposal transformasi pabrik gula.

3. Pembentukan Badan Perancang Ekonomi

Pembentukan badan ini digagas oleh Menteri Kemakmuran, dr. A.K Gani. Badan ini merupakan badan tetap, tugasnya membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2 sampai 3 tahun.

Perencanaan yang dibentuk adalah untuk melakukan koordinasi dan merasionalisasi semua cabang produksi dalam bentuk badan hukum.

Seperti yang dilakukan pada BPPGN (Badan Penyelenggara Perusahaan Gula Negara) dan PPN (Perusahaan Perkebunan Negara).

Namun kebijakan pembentukan badan perancang ekonomi gagal karena adanya agresi militer belanda 1 yang mengakibatkan sebagian besar wilayah potensial di Indonesia berhasil dikuasai Belanda.

Akibatnya, kesulitan ekonomi Indonesia semakin memburuk. Selain itu, pemerintah harus menanggung akibat dari perundingan Renville.

Yaitu pasukan Tentara Nasional Indonesia harus mundur dari posisi perlawanan di zona pendudukan Belanda ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Rencana Kasimo

Rencana Kasimo adalah upaya dalam menembus blokade ekonomi yang dilakukan oleh Belanda.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk menembus blokade yang oleh Belanda adalah dengan rencana Kasimo.

Blokade ekonomi ini harus segera dituntaskan dan begitu pula masalah-masalah ekonomi internal Indonesia pun juga harus dikuatkan.

Menteri Urusan Bahan Makanan I.J Kasimo Menyusun program ini berupa rencana produksi tiga tahun. Yaitu tahun 1948-1950.

Rencana produksi mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Agar produksi bahan pangan dapat meningkat, Kasimo mengemukakan beberapa saran :

a. Tanah-tanah kosong di Sumtera Timur seluas 281.277 ha ditanami.

b. Melakukan intensifikasi dengan menanam bibit unggul di Jawa.

c. Pencegahan penyembelihan hewan-hewan yang berperan penting bagi produksi pangan.

d. Dibentuknya kebun-kebun bibit di setiap Desa.

e. Transmigrasi.

5. Persatuan Tenaga Ekonomi

Persatuan Tenaga Ekonomi merupakan organisasi yang dipimpin oleh B.R. Motik mempunyai tujuan untuk menggiatkan Kembali partisipasi pengusaha swasta.

Harapan terbentuknya Persatuan Tenaga Ekonomi ini dapat melenyapkan individualisasi di kalangan organisasi pedagang sehingga dapat memperkokoh ketahanan ekonomi bangsa Indonesia

Nah itulah 5 (lima) upaya yang dilakukan Bangsa Indonesia untuk meningkatkan meningkatkan kesejahteraan rakyat di masa awal kemerdekaan Indonesia.

Berkat Tuhan Yang Maha Esa dan perjuangan pahlawan terdahulu, Bangsa Indonesia sudah merdeka.

Jangan lupa selalu bersyukur ya sobat dan saling menjaga kesatuan dan persatuan Negara Republik Indonesia agar tidak terjajah lagi oleh negara lain. Semangat!!