Jawaban:

Beberapa kebijakan yang mendukung perkembangan ekonomi kemaritiman di ASEAN dan Indonesia antara lain:

Masterplan untuk Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang menempatkan sektor maritim sebagai salah satu sektor prioritas dalam pembangunan ekonomi Indonesia.

Rencana strategis ekonomi ASEAN 2025, yang menekankan pentingnya membangun konektivitas dan mengintegrasikan ekonomi di seluruh kawasan ASEAN, termasuk di sektor kemaritiman.

Kebijakan pembangunan infrastruktur maritim, seperti pelabuhan, jalan tol laut, kapal, dan industri galangan kapal, yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mendukung transportasi dan perdagangan di sektor kemaritiman.

Penandatanganan perjanjian dagang regional dan internasional, seperti ASEAN Free Trade Area (AFTA), ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA), dan Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP), yang membuka peluang bisnis dan investasi di sektor kemaritiman.

Pengembangan pusat-pusat ekonomi khusus di daerah-daerah strategis, seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Morotai, Maloy Batuta Trans Kalimantan, dan Pelabuhan Kuala Tanjung, yang fokus pada pengembangan industri maritim.

Pengembangan sektor pariwisata di kawasan maritim, dengan mempromosikan keindahan pantai, pulau-pulau, dan budaya maritim Indonesia kepada dunia.

Program peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor kemaritiman, seperti pelatihan dan pendidikan vokasi untuk nelayan, pengusaha, dan tenaga kerja di sektor kemaritiman.

Kebijakan-kebijakan tersebut bertujuan untuk mempercepat pembangunan ekonomi di sektor kemaritiman, meningkatkan konektivitas antara negara-negara ASEAN, dan mengoptimalkan potensi sumber daya alam dan manusia di kawasan maritim.