Jawaban:

Pada masa pemerintahan militer Jepang, terutama selama Perang Dunia II, pengembangan daerah dilakukan dengan tujuan untuk mendukung kepentingan Jepang secara militer dan ekonomi. Kebijakan pembangunan daerah di Jepang pada saat itu didasarkan pada konsep "kokudo kohatsu" yang berarti pengembangan nasional berdasarkan pada pengembangan daerah. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memperkuat infrastruktur dan ekonomi di daerah-daerah tertentu untuk mendukung upaya perang Jepang.

Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah militer Jepang untuk mengembangkan daerah adalah dengan membangun infrastruktur seperti jalan, rel kereta api, pelabuhan, dan bandara di seluruh wilayah Jepang. Selain itu, pemerintah juga mendorong pengembangan industri di daerah-daerah tertentu seperti industri pesawat terbang di Nagoya dan industri kapal di Kobe.

Namun, pengembangan daerah versi Jepang pada masa pemerintahan militer juga melibatkan eksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja lokal. Pemerintah militer Jepang memaksa penduduk lokal untuk bekerja di tambang, pabrik, dan proyek infrastruktur, seringkali dalam kondisi yang sangat buruk dan berbahaya. Selain itu, mereka juga melakukan kebijakan represif seperti pemaksaan pendudukan militer dan kebijakan penindasan terhadap gerakan kemerdekaan nasional di daerah-daerah yang diduduki oleh Jepang.

Dengan demikian, meskipun ada beberapa dampak positif dari pengembangan daerah versi Jepang pada masa pemerintahan militer, seperti peningkatan infrastruktur dan ekonomi, namun pengembangan tersebut juga didorong oleh kepentingan militer dan seringkali berdampak negatif pada masyarakat lokal.