Jawaban:

Cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah untuk mewujudkan kemerdekaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Namun, pelaksanaan demokrasi parlementer di Indonesia tidak selalu sesuai dengan cita-cita tersebut, terutama pada masa Orde Lama dan Orde Baru.

Berikut adalah beberapa alasan ketidaksesuaian pelaksanaan demokrasi parlementer di Indonesia dengan cita-cita proklamasi:

1. Ketergantungan pada kekuasaan eksekutif: Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, kekuasaan eksekutif sangat dominan dan memiliki pengaruh yang besar dalam pelaksanaan demokrasi parlementer. Hal ini menyebabkan lemahnya peran legislatif dan yudikatif dalam pengambilan keputusan.

2. Oligarki politik: Ketergantungan pada kekuasaan eksekutif menyebabkan terbentuknya oligarki politik yang memonopoli kekuasaan dan menghambat partisipasi politik rakyat. Hal ini bertentangan dengan cita-cita proklamasi yang menghendaki kemerdekaan yang adil dan makmur.

3. Korupsi dan nepotisme: Praktik korupsi dan nepotisme dalam pelaksanaan demokrasi parlementer di Indonesia telah merusak prinsip-prinsip demokrasi dan merugikan rakyat. Hal ini bertentangan dengan cita-cita proklamasi yang menghendaki kemerdekaan yang bersatu dan berdaulat.

4. Ketidakadilan sosial: Pelaksanaan demokrasi parlementer di Indonesia tidak selalu memperhatikan kepentingan rakyat kecil dan sering kali hanya memperkuat kepentingan elit politik dan ekonomi. Hal ini bertentangan dengan cita-cita proklamasi yang menghendaki kemerdekaan yang adil dan makmur.