Sultan kerajaan Tidore yang bijaksana dan memikirkan ketersediaan sumber daya di masa depan disebut sebagai "Prinsip Hukum Kebijakan Sultan Baabullah". Prinsip ini diterapkan oleh Sultan Baabullah dari Kesultanan Tidore untuk mengatur pengelolaan hutan dan sumber daya alam lainnya di wilayahnya.

Prinsip ini memuat upaya konservasi sumber daya, di mana Sultan Baabullah memerintah untuk tidak mengambil lebih dari yang diperlukan dalam aktivitas pengambilan sumber daya. Dia juga menerapkan sistem pengaturan waktu yang ketat untuk melakukan penebangan hutan agar hutan dapat pulih dan tumbuh kembali. Selain itu, Sultan Baabullah juga memegang kuasa untuk memberikan sanksi bagi pelanggar hukum kebijakan tersebut.

Prinsip Hukum Kebijakan Sultan Baabullah mengajarkan pentingnya keseimbangan antara kebutuhan manusia sekarang dengan ketersediaan sumber daya alam di masa depan. Prinsip ini menekankan bahwa tindakan yang dilakukan sekarang harus tetap mempertimbangkan masa depan peningkatan kualitas kehidupan yang lebih baik bagi kehidupan manusia dan lingkungan hidup secara keseluruhan.

Prinsip Hukum Kebijakan Sultan Baabullah ini terus menjadi inspirasi bagi banyak lembaga dan organisasi konservasi dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia dan dunia, yang berupaya meningkatkan kesadaran tentang keberlangsungan lingkungan dan kepentingan masyarakat domestik, sekaligus membantu melestarikan dan membangun kembali ekosistem yang telah rusak.