Jawaban:

1. Pemahaman yang jelas tentang tugas dan tanggung jawab yang akan di-delegate.

2. Pemahaman yang jelas tentang kompetensi dan kemampuan yang dimiliki oleh penerima delegasi.

3. Pemahaman yang jelas tentang batasan-batasan yang berlaku dalam pendelegasian wewenang.

4. Pemahaman yang jelas tentang mekanisme pengawasan dan evaluasi yang akan dilakukan.

5. Pemahaman yang jelas tentang mekanisme pengambilan keputusan yang akan dilakukan.

Kondisi pendelegasian wewenang di Pemerintah Republik Indonesia sudah sesuai dengan pedoman pendelegasian wewenang. Hal ini dapat dilihat dari adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur tentang pendelegasian wewenang. UU ini mengatur tentang pemahaman yang jelas tentang tugas dan tanggung jawab yang akan di-delegate, kompetensi dan kemampuan yang dimiliki oleh penerima delegasi, batasan-batasan yang berlaku dalam pendelegasian wewenang, mekanisme pengawasan dan evaluasi yang akan dilakukan, serta mekanisme pengambilan keputusan yang akan dilakukan. Dengan adanya UU ini, maka pendelegasian wewenang di Pemerintah Republik Indonesia sudah sesuai dengan pedoman pendelegasian wewenang.