Jawaban:

Sistem hukum di Indonesia mengadopsi teori piramida hukum atau norma berjenjang dari Hans Kelsen karena teori ini memandang bahwa hukum merupakan suatu sistem yang terstruktur dan terorganisir secara hierarki atau bertingkat. Dalam teori piramida hukum, aturan hukum terdiri dari beberapa tingkatan, dimana setiap tingkatan memiliki otoritas yang berbeda-beda. Otoritas tertinggi dalam piramida hukum adalah konstitusi, sedangkan otoritas terendah adalah peraturan-peraturan yang dibuat oleh lembaga eksekutif.

Teori piramida hukum memungkinkan terciptanya kepastian hukum dan konsistensi dalam penerapan hukum, karena setiap aturan yang dibuat harus sesuai dengan aturan yang lebih tinggi dalam hierarki. Dengan adanya hierarki ini, maka akan tercipta konsistensi dan stabilitas dalam sistem hukum suatu negara.

Dalam sistem hukum di Indonesia, konstitusi dijadikan sebagai otoritas tertinggi dalam piramida hukum. Seluruh aturan yang dibuat oleh pemerintah, baik peraturan perundang-undangan maupun kebijakan-kebijakan pemerintah, harus sesuai dengan konstitusi. Konstitusi di Indonesia sendiri telah diatur dalam UUD 1945.

Penerapan teori piramida hukum atau norma berjenjang ini juga memudahkan dalam menyelesaikan konflik hukum. Jika terjadi perbedaan antara peraturan hukum pada tingkat yang berbeda, maka tingkat yang lebih tinggi dalam hierarki hukum akan dijadikan acuan untuk menyelesaikan konflik tersebut.

Penjelasan: