Proklamasi kemerdekaan indonesia merupakan sumber tertib hukum nasional yang mengandung makna berakhirnya hukum kolonial dan digantikan dengan Tata Hukum Nasional.

Penjelasan:

Tata hukum nasional ialah perturan-peraturan yang berlaku di suatu negara yang dibuat/diatur oleh negara tersebut pada waktu tersebut (sekarang) orang warga negara tersebut. Sedangkan tata hukum Indonesia ialah yang ditetapkan oleh Pemerintah Negara Indonesia, berupa hukum (peraturan-peraturan hukum) yang sekarang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain Tata Hukum Indonesia itu menata, menyusun, mengatur tertib kehidupan masyarakat Indonesia.

Jenis-jenis tata hukum Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Hukum Perdata :  ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi setiap tingkah laku manusia untuk memenuhi kepentingan/kebutuhan nya atau mengatur kepentingan-kepentingan seseorang.
2. Hukum Pidana :  ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku setiap manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum
3. Hukum Tata Negara (HTN) : hukum yang mengatur tentang negara, yaitu antara lain dasar pendirian, pembentukan lembaga-lembaga negara, struktur kelembagaan, hubungan hukum (hak dan kewajiban) antar lembaga negara, wilayah dan warga negara.
4. Hukum Administrasi Negara (HAN)/Hukum Tata Usaha : ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai pengelolaan administrasi pemerintahan yang jika dalam arti luas bertujuan dalam mengetahui cara tingkah laku negara dan alat-alat perlengkapan negara.
5. Hukum Acara atau Hukum Formal : ketentuan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya dan dijalankannya hukum materiil.

Pelajari Lebih Lanjut :

Tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di indonesia : yomemimo.com/tugas/22273267

#BelajarBersamaBrainly