Jawaban:

Belanda menolak mengakui wilayah Irian Barat sebagai bagian dari NKRI dalam perundingan Konferensi Meja Bundar (KMB).

Penjelasan:

Upaya mempertahankan kedaulatan Indonesia di Irian Barat berawal setelah Belanda menolak mengakui wilayah itu sebagai bagian dari NKRI dalam perundingan Konferensi Meja Bundar (KMB). Delegasi Indonesia dan Belanda memiliki perbedaan pandangan saat KMB berlangsung pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949. Delegasi Belanda berpendapat bahwa Irian Barat tidak memiliki hubungan dengan wilayah Indonesia yang lain. Pihak Belanda menginginkan daerah itu diberikan status khusus. Namun, delegasi Indonesia berpendapat bahwa Irian Barat merupakan bagian dari Indonesia Timur yang masuk dalam wilayah Republik Indonesia Serikat (RIS). Dalam pertemuan itu, Arsip Nasional Indonesia mencatat dua pihak sepakat untuk menyelesaikan masalah lewat negosiasi lebih lanjut antara Kerajaan Belanda dan RIS, satu tahun setelah penyerahan kedaulatan pada 27 Desember 1949. Akan tetapi, satu tahun setelah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda, perundingan mengenai status Irian Barat tidak menemui titik terang. Arsip Nasional Republik Indonesia dalam publikasinya berjudul Guide Arsip Perjuangan Pembebasan Irian Barat 1949—1969 mencatat dua pertemuan telah digelar di Jakarta pada Maret 1950 dan di Den Haag pada Desember 1950. Dua pertemuan itu bertujuan mengumpulkan fakta mengenai Irian Barat, kemudian akan dilaporkan ke Uni Indonesia-Belanda. Namun, dua pihak menyerahkan dua laporan berbeda sehingga upaya itu buntu. Indonesia akhirnya menempuh jalur konfrontasi politik dan ekonomi. Di antaranya Indonesia memutus hubungan Uni Indonesia-Belanda pada 15 Februari 1956. Indonesia juga membatalkan persetujuan KMB secara sepihak pada 27 Maret 1956, serta membentuk Provinsi Otonomi Irian Barat pada 15 Agustus 1956. Puncaknya, Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Kerajaan Belanda pada 17 Agustus 1960.